Skip to content. | Skip to navigation

Anda Disini: Home → Gaji Minimum → Tanya Jawab Gaji Minimum

Tanya Jawab seputar Upah Minimum di Indonesia

by Khushi Mehta — last modified Feb 14, 2012 12:00 PM

 

Tanya Jawab Upah Minimum sesuai Hukum
Adakah sebuah legislasi yang terpisah bagi  upah minimum di negara anda? Kita hanya memiliki satu legislasi tentang Upah Minimum (UM) sebagaimana  diatur dalam UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal  88, 89 dan 90. Sementara, peraturan khusus tentang Upah minimum sendiri sebagai aturan pelaksana dari UU tersebut belum di keluarkan. Tetapi mengacu kepada peraturan Menteri sebelumnya No 226/2000 tentang Upah Minimum dijelaskan bahwa upah minimum  dapat ditetapkan baik di tingkat Propinsi dan Kabupaten. Kedua UM tersebut ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan masukkan Dewan pengupahan Propinsi untuk Upah Minimum Propinsi (UMP) dan berdasarkan masukan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kotamadya dan atau Bupati/Walikota  untuk Upah Minimum Kabupaten/kota (UMKab/Kota). Biasaya Gubernur menetapkan UM ini setiap setahunnya melalui Surat Keputusan Gubernur.      
Apakah hanya ada satu atau beberapa upah minimum yang ditetapkan melalui Undang-undang? Ya, berdasarkan peraturan upah minimum yang ada terdapat beberapa  jenis Upah Minimum baik ditingkat propinisi maupun  kabupaten/kotamadya. Pada Tingkat Propinsi di mungkinkan nya  Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Sectoral Propinsi (UMSP), sedang  ditingkat Kabupaten/Kotamadya di mungkinkan adanya  Upah Minimum Kabupaten/Kotamadya (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kotamadya (UMSK). Tetapi pada prinsipnya, hanya satu jenis ketentuan upah minimum yang berlaku bagi seorang pekerja dan hal itu tergantung dari jenis sektor dan kabupaten/kotamadya di mana mereka bekerja. Sebagai contoh,  Jika seorang bekerja dalam suatu kabupaten di suatu propinsi, tetapi di kabupaten tersebut belum menetapkan UMK maka yang berlaku padanya adalah UMP. Jika seandainya UMK sudah ada di kapubaten di mana mereka bekerja, maka upah minimum yang berlaku adalah UMK. Seandainya lagi jika pekerja tersebut bekerja di sektor garment dan di kabupaten tersebut telah di tetapkan UM Sektoral Kabupaten (UMSK) maka Upah Minimum yang digunakan adalah Upah Minimum Sektoral Kabupaten didaerah tersebut.    
Jika Ya, di tingkat mana upah minimum tersebut ditetapkan? Di Indonesia, upah minimum ditetapkan di tingkat Propinsi (di Indonesia sebagai pengganti wilayah adalah propinsi). Berdasarkan Pasal 89  UU 13/2003, setiap wilayah  diberikan hak untuk menetapkan kebijakan Upah minimum mereka sendiri baik  di tingkat propinsi dan tingkat Kabupaten/kotamadya. Upah Minimum Sektoral/Propinsi ditetapkan di beberapa propinsi atas dasar kesepakatan antara organisasi pengusaha dan organisasi sektoral pekerja. Upah Minimum sektoral di tingkat Propinsi dan kabupaten/kotamadya adalah hasil perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja dan ditetapkan oleh Gubernur . Di beberapa kota tertentu terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan; Upah minimum juga ditetapkan berdasarkan jenis pekerjaan.  
Atas dasar apa Upah Minimum dihitung? Upah Minimum dihitung berdasarkan bulan, namun bagi para pekerja harian upah minimum dapat dibayar berdasarkan hitungan harian atau mingguan 
Jika upah minimum di dasarkan mingguan/bulanan, apakah hal itu didasarkan jumlah jam kerja yang tetap ? Upah minimum di hitung dengan ketentuan 40 jam/minggu. Hal ini di dasarkan pada UU 13/2003 Pasal 77 ayat (2) yang menjelaskan sbb: a). 7 jam per hari and 40 jam perminggu untuk selama 6 hari kerja dalam 1 minggu  atau b).  8  jam per hari dan 40 jam per minggu untuk selama 5 hari kerja dalam 1  minggu.
Apakah perwakilan lembaga pemerintah, pengusaha dan atas Serikat Buruh/Pekerja terlibat dalam penetapan upah minimum (jika mungkin diterapkan per provinsi) Gubernur setiap propinsi menetapkan tingkat upah minimum berdasarkan rekomendasi dan usulan dari Dewan Pengupahan Propinsi untuk penetapan Upah Minimum Propinsi dan dari Bupati/Walikota dan atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penetapan upah Minimum  Kabupaten/kota. Rekomendasi dan usulan upah minimum tersebut di dasarkan hasil survey dan rapat  dewan pengupahan. Dewan pengupahan ini terdiri dari Perwakilan organisasi pemerintah, pengusaha dan buruh/pekerja. Badan Pusat Statistik,  Badan Perencanaan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Pertanian, Kehutanan dan Dinas Perhubungan di tingkat wilayah,  APINDO (Assosiasi Pengusaha Indoensia)  dan 3 Konfederasi Serikat Pekerja yang dilibatkan adalah K-SBSI, K-SPSI and KSPI (termasuk di dalamnya federasi/serikat pekerja yang beraffiliasi ke salah satu dari 3 konfederasi tadi). Akademisi dan Ahli juga dilibatkan dalam dewan pengupahan di Indonesia
Bagaimana penyesuaian Upah Minimum diputuskan? Penyesuaian di lakukan oleh Gubernur setalah mendapatkan masukkan dari Dewan Pengupahan (Perwakilan Serikat Buruh, pengusaha dan Pemerintah) baik di tingkat propinsi untuk Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Dewan Pengupahan kabupaten/Kotamadya untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota Madya (UMK)
Apa saja komponen-komponen Upah Minimum di Indonesia? Semua komponen adalah komponen tetap sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri No 17/MEN/VIII/2005 . Komponen-komponen ini meliputi; Makanan & Minuman, Perumahan, Sandang, Pendidikan, Kessehatan, Transportasi, Rekreasi & Tabungan
Seberapa sering komponen tetap Upah Minimum diperbaharui? Berdasarkan sejarahnya, Komponen Upah Minimum telah diperbaharui sebanyak 2 jali. Biasanya diperbaharui setiap 10 tahun sekali.  Komponen Tetap tersebut diperbaharui berdasarkan masukan yang diterima dari Dewan Pengupahan Nasional dan kemudian di putuskan/ditetapkan oleh Presiden/Menteri Tenaga Kerja
Apa yang menjadi patokan dasar perhitungan Upah minimum? Terdapat 6 faktor yang menjadi penentu  tingkat upah minimum 1).Kebutuhan hidup minimum pekerja 2). Indeks harga konsumen 3). Kemampuan, perkembangan  dan kelangsungan perusahaan 4). Tingkat Upah yg berlaku di masyarakat 5). Tingkat perkembangan  perekonomian dan pendapatan perkapita 6). Tingkat/Kondisi Pasar kerja. Informasi terhadap standar kebutuhan hidup di peroleh melalui survey yang dilaksanakan setiap bulan oleh dewan pengupahan. 
Berapa batas kemiskinan nasional? (dalam Rp) Kota Rp 232.989;  Desa Rp 192.354
Seberapa sering batas kemiskinan di perbaharui? Setiap tahun
Kapan batas kemiskinan terakhir di perbaharui? (tahun, bulan) Maret 2010
Berapa persentase besaran Upah Minimum terhadap batas garis kemiskinan saat ini? Upah Minimum Nasional/Garis Kemiskinan
Berapa besar pelaksanaan Upah Minimum dalam angkatan kerja national (hanya yang mendapatkan upah)? 30% pelaksanaan Upah minimum dalam angkatan kerja adalah sebagai berikut : a). Dibawah 30% - biasanya mereka yang bekerja dengan status tidak tetap (pekerja harian, kontrak); b). 35% dari mereka bekerja di sektor swasta; c). Diatas 35% - sebagian dari mereka adalah pekerja di sektor pemerintah dengan status pekerja tetap
Bagaimana pengaduan Upah Minimum diatur? Pengaduan Upah minimum diatur melalui pengawas ketenagakerjaan atau Serikat Pekerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 176 pengawas ketenagakerjaan mengawasi pelaksanaan upah minimum . Serikat Buruh juga bisa memastikan pelaksanaan upah minimum.
Sanksi hukum apa yang diterapkan berkenaan dengan pengaduan? Berdasarkan UU 13/2003 pasal 185 ayat  1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Berdasarkan UU 13/2003 pasal 185 ayat  1)
Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan pasal 90 ayat (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 (tentang upah minimum) idapat dilakukan penangguhan. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.
Apa sanksi sering di terapkan? Hal ini tergantung atas laporan pengaduan yang dikirimkan ke pihak pemerintah
Apakah perwakilan Serikat Buruh dan/atau Pengusaha terlibat dalam Prosedur Pengaduan? Tidak, perwakilan Pengusaha dan/atau Serikat Buruh tidak terlibat dalam prosedur penanganan pengaduan sebab upah minimum ditetapkan oleh pemerintah (gubernur) 
Kepada Siapa/Dimana pekerja dapat mengadu, Jika mereka merasa mendapatkan upah dibawah Upah Minimum? Pekerja bisa mengadu kepada Pengusaha atau Managemen perusahaan atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Berdasarkan pasal 136 ayat (1) mereka perlu duduk bersama mencari kesepakatan. Terdapat sebuah penyelesaian melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan  pengadilan perburuhan terkait dengan pengaduan. Pasal 136 Ayat (2) atau mengadu kepada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

 

Also Check:

 

Berapa gaji Kamu ? Silakan isi di Survei Gaji

 

Document Actions
Share |