wageindicator logo Gajimu.com You Share, We Compare

Tanya Jawab seputar Upah Minimum di Indonesia

Adakah sebuah legislasi yang terpisah bagi upah minimum di negara anda?

Indonesia memiliki satu Undang-Undang mengenai Upah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal No. 88, 89 dan 90.

Indonesia tidak memiliki satu Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai Upah kecuali ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal No. 88, 89 dan 90. Akan tetapi, Indonesia memiliki Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) dimana Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. PP Pengupahan memperkenalkan formula baru untuk menghitung kenaikan upah minimum setiap tahun, dimulai pada tahun 2016. Dalam PP itu disebutkan, bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh.

Pengenalan formula harus membawa kepastian perhitungan upah minimum dan membantu menciptakan iklim usaha yang dapat diandalkan. Rumus akan dilaksanakan sedemikian rupa untuk menjaga daya beli tenaga kerja sejalan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Apakah hanya ada satu atau beberapa upah minimum yang ditetapkan melalui Undang-undang?

Ya, berdasarkan peraturan upah minimum yang ada terdapat beberapa jenis Upah Minimum baik ditingkat propinisi maupun kabupaten/kotamadya. Pada Tingkat Provinsi, ada dua kemungkinan yaitu : Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP), sedang ditingkat Kabupaten/Kotamadya juga memiliki dua kemungkinan yaitu : Upah Minimum Kabupaten/Kotamadya (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kotamadya (UMSK).

Tetapi pada prinsipnya, hanya satu jenis ketentuan upah minimum yang berlaku bagi seorang pekerja dan hal itu tergantung dari jenis sektor dan kabupaten/kotamadya di mana mereka bekerja. Sebagai contoh, Jika seorang bekerja dalam suatu kabupaten di suatu propinsi, tetapi di kabupaten tersebut belum menetapkan UMK maka yang berlaku padanya adalah UMP. Jika seandainya UMK sudah ada di kapubaten di mana mereka bekerja, maka upah minimum yang berlaku adalah UMK. Seandainya lagi jika pekerja tersebut bekerja di sektor garment dan di kabupaten tersebut telah di tetapkan UM Sektoral Kabupaten (UMSK) maka Upah Minimum yang digunakan adalah Upah Minimum Sektoral Kabupaten didaerah tersebut.

Jika Ya, di tingkat mana upah minimum tersebut ditetapkan?

Di Indonesia, upah minimum ditetapkan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Sektoral oleh Gubernur, dimana upah minimum Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

Berdasarkan Pasal 89 UU 13/2003, setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan Upah minimum mereka sendiri baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/kotamadya

Berdasarkan PP Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, yang dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam PP tersebut.

Mengenai penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi, PP Pengupahan juga menegaskan, gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

Penetapan upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud, dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain itu, upah minimum sektoral juga harus lebih besar dari upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Atas dasar apa Upah Minimum dihitung?

Upah Minimum dihitung berdasarkan bulan, namun bagi para pekerja harian upah minimum dapat dibayar berdasarkan hitungan harian atau mingguan.

Jika upah minimum di dasarkan mingguan/bulanan, apakah hal itu didasarkan jumlah jam kerja yang tetap?

Upah minimum dihitung dengan ketentuan 40 jam/minggu. Hal ini didasarkan pada UU 13/2003 Pasal 77 ayat (2) yang menjelaskan sbb: a). 7 jam per hari and 40 jam perminggu untuk selama 6 hari kerja dalam 1 minggu atau b). 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk selama 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Berdasarkan PP Pengupahan, Dalam hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan Upah sehari adalah: a). bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau b). bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).

Apakah perwakilan lembaga pemerintah, pengusaha dan atas Serikat Buruh/Pekerja terlibat dalam penetapan upah minimum (jika mungkin diterapkan per provinsi)?

Menurut Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur memiliki kewenangan untuk menentukan Upah Minimum tanpa rekomendasi dari Dewan Pengupahan, tidak seperti sebelumnya di mana setiap provinsi memutuskan upah minimum berdasarkan rekomendasi dan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi untuk menentukan Upah Minimum Provinsi; dan rekomendasi dari Walikota dan/atau dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota

PP Pengupahan memperkenalkan formula baru untuk provinsi untuk menghitung upah minimum mereka setiap tahun. Formula baru membutuhkan upah minimal harus disesuaikan setiap tahun berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dengan asumsi bahwa tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 adalah sebesar 5 persen, maka upah minimum 2016 akan meningkat sebesar 10 persen.

Juga akan ada penyesuaian indeks kebutuhan hidup layak (KHL) setiap lima tahun, yang ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari wakil-wakil dari pemerintah daerah, asosiasi pengusaha dan serikat buruh.

Provinsi, Kabupaten/Kotamadya yang mengatur tingkat upah minimum mereka di bawah kebutuhan biaya hidup minimum (KHL) harus melakukan penyesuaian dalam waktu empat tahun setelah peraturan tersebut berlaku.

Bagaimana penyesuaian Upah Minimum diputuskan?

Rumus formulasi perhitungan Upah Minimum tahun depan adalah Upah Minimum tahun berjalan ditambahkan ke upah tahun berjalan yang dikalikan dengan jumlah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian dilakukan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi. Untuk kabupaten/kota, dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota yang bersangkutan serta saran dari dewan pengupahan provinsi.

Apa saja komponen-komponen Upah Minimum di Indonesia?

Semua komponen adalah komponen tetap sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri No 17/MEN/VIII/2005 . Komponen-komponen ini meliputi; Makanan & Minuman, Perumahan, Sandang, Pendidikan, Kessehatan, Transportasi, Rekreasi & Tabungan.

Seberapa sering komponen tetap Upah Minimum diperbaharui?

Menurut pasal 44 ayat (4) PP 78 peninjauan terhadap komponen hidup layak akan dilakukan 5 tahun sekali berdasarkan hasil kajian dewan pengupahan nasional.

Apa yang menjadi patokan dasar perhitungan Upah minimum?

Lewat PP Pengupahan, Pemerintah memperkenalkan formula baru yang nantinya akan digunakan untuk menetapkan Upah Minimum setiap tahunnya. Formula pengupahan yang baru ditetapkan pemerintah ialah UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi)).

Berapa batas kemiskinan nasional? (dalam Rp)

Rp. 312,328 (Perkotaan + Pedesaan) Informasi terhadap standar kebutuhan hidup diperoleh melalui survey yang dilaksanakan setiap bulan oleh dewan pengupahan.

Berapa batas kemiskinan nasional?(dalam Rp)

Berapa besar pelaksanaan Upah Minimum dalam angkatan kerja national (hanya yang mendapatkan upah)?

Pelaksanaan Upah minimum dalam angkatan kerja adalah sebagai berikut : a). Dibawah 30% - biasanya mereka yang bekerja dengan status tidak tetap (pekerja harian, kontrak); b). 35% dari mereka bekerja di sektor swasta; c). Diatas 35% - sebagian dari mereka adalah pekerja di sektor pemerintah dengan status pekerja tetap.

Bagaimana pengaduan Upah Minimum diatur?

Pengaduan Upah minimum diatur melalui pengawas ketenagakerjaan atau Serikat Pekerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 176 pengawas ketenagakerjaan mengawasi pelaksanaan upah minimum . Serikat Buruh juga bisa memastikan pelaksanaan upah minimum.

Sanksi hukum apa yang diterapkan berkenaan dengan pengaduan?

Berdasarkan UU 13/2003 pasal 185 ayat 1) “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan pasal 90 ayat (2) “Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 (tentang upah minimum) dapat dilakukan penangguhan”.

Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Menurut Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 70, sanksi bagi kekerasan terhadap peraturan upah minimum adalah peringatan dan sanksi administrasi, yang berarti pengusaha tidak dapat mengakses layanan publik seperti: larangan untuk menggunakan pekerja asing, larangan untuk menggunakan pekerja outsourcing, larangan untuk mengajukan izin legal untuk pelatihan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.

Apa sanksi sering di terapkan?

Hal ini tergantung atas laporan pengaduan yang dikirimkan ke pihak pemerintah.

Apakah perwakilan Serikat Buruh dan/atau Pengusaha terlibat dalam Prosedur Pengaduan?

Tidak, perwakilan Pengusaha dan/atau Serikat Buruh tidak terlibat dalam prosedur penanganan pengaduan sebab upah minimum ditetapkan oleh pemerintah (gubernur).

Kepada Siapa/Dimana pekerja dapat mengadu, Jika mereka merasa mendapatkan upah dibawah Upah Minimum?

Pekerja bisa mengadu kepada Pengusaha atau Managemen perusahaan atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Berdasarkan pasal 136 ayat (1) mereka perlu duduk bersama mencari kesepakatan. Terdapat sebuah penyelesaian melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengadilan perburuhan terkait dengan pengaduan. Pasal 136 Ayat (2) atau mengadu kepada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

© WageIndicator 2017 - Apabila mengutip halaman ini, cantumkan pada daftar sumber/referensi tulisan Anda - Gajimu.com - Tanya Jawab seputar Upah Minimum di Indonesia