Abaikan, lanjutkan ke konten | Abaikan, lanjut ke navigasi

Anda di Beranda / Gaji / Gaji Minimum / Komponen Hidup Layak / Data Survey KHL Dewan Pengupahan Untuk UMP 2012

 

Data Survey KHL Dewan Pengupahan Untuk UMP 2012

Dewan Pengupahan telah melakukan survey komponen KHL kebutuhan hidup seorang pekerja lajang untuk kebutuhan satu bulan di Jakarta dari Februari hingga September 2011. Berikut hasil survey KHL yang nantinya jadi tolak ukur penetapan UMP Jakarta 2012

Upah dan pendapatan yang layak merupakan satu parameter seseorang dapat hidup sejahtera. Di Indonesia sendiri, kita mengenal sistem pengupahan “upah minimum”. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak lepas dari hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terhadap 46 komponen kebutuhan pekerja lajang yang terdiri dari 7 komponen utama KHL yaitu : makanan & minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi & tabungan. Survey tersebut dilakukan sebanyak 8 kali mulai bulan Februari hingga September yang dilakukan di pasar-pasar tradisional.

Dewan Pengupahan telah melakukan survey KHL di pasar-pasar tradisional DKI Jakarta dari bulan Februari hingga September 2011. Inilah hasil survey KHL tersebut :

 

No. Komponen Utama KHL Survey September Rata - rata Survey Persentase
      FebruarI - September  
I Makanan & Minuman 487,314 473,711 30.9%
II Sandang 124,770 117,401 7.67%
III Perumahan 663,764 640,672 41.89%
IV Pendidikan 17,651 17,636 1.15%
V Kesehatan 38,302 37,744 2.46%
VI Transportasi 210,000 210,000 13.70%
VII Rekreasi & Tabungan 32,876 31,983 2.09%
  Total 1,574,677 1,529,147 100%
  KHL Yang Diajukan   1,529,147  
  KHL Yang Diputuskan   1,497,838  

 

Seperti yang kita lihat di tabel di atas, jumlah UMP DKI Jakarta yang diajukan oleh Dewan Pengupahan adalah sebesar Rp 1.529.150. Jumlah tersebut diambil berdasarkan survey KHL pekerja yang mencakup 7 komponen utama kebutuhan, dan telah disempurnakan Badan Pusat Statistik (BPS). Akan tetapi, Asosiasi Penguasaha Indonesia (APINDO) mengajukan UMP sebesar Rp 1.466.000.

UMP DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Pemprov DKI rencananya hanya mencapai Rp 1.498.000. Jumlah ini diputuskan secara sepihak oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta. Mereka mengambil jalan tengah dari jumlah yang diajukan oleh APINDO dan Dewan Pengupahan.

Sumber :

  • Indonesia. Muhammad Rusdi. Sekjen DPP Asosiasi Pekerja (ASPEK) Indonesia
Share |