Gajimu.com - Karir Tips untuk Orang dari Indonesia Gajimu.com - Pengobatan adil, serikat buruh, Hukum Perburuhan
You Share, We Compare

Daftar Gaji Pejabat Indonesia Periode 2014 – 2019

Periksa berapa besar gaji pejabat Indonesia periode tahun 2014 – 2019. Cari tahu gaji dan tunjangan Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, Menteri Negara, Anggota DPR, Ketua MA, dan Panglima TNI dan masih banyak lagi

 Besaran gaji yang diterima oleh Presiden dan Wakil Presiden RI saat ini masih mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pasal 2, dicantumkan bahwa gaji pokok Presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Sementara gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara (Ketua DPR, MA, BPK, dll) adalah sebesar Rp. 5.040.000 per bulan. Dengan demikian, dapat dihitung, besarnya Gaji Pokok Presiden RI per bulan = 6 x Rp. 5.040.000 = Rp. 30.240.000. Sedangkan Gaji Pokok Wakil Presiden per bulan = 4 x Rp. 5.040.000  = Rp. 20.160.000.

Bagaimana dengan gaji pejabat negara lainnya seperti Menteri Negara, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan anggota DPR, Panglima TNI, dsb? Periksa Daftar Gaji Pejabat Indonesia untuk periode 2014 – 2019 :

No.

Jabatan

Gaji Pokok (Rp)
per bulan

Tunjangan Jabatan

(Rp)

Tunjangan Lainnya

(Rp)

1

Presiden

30.240.000

32.500.000

 

2

Wakil Presiden

20.160.000

22.000.000

 

3

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

5.040.000

18.900.000

Uang Paket : 2.000.000

Komunikasi Intensif : 4.968.000

4

Wakil Ketua DPR

4.620.000

15.600.000

Uang Paket : 2.000.000

Komunikasi Intensif : 4.554.000

5

Ketua Mahkamah Agung (MA)

5.040.000

121.609.000

Uang Paket : 450.000

6

Wakil Ketua MA

4.620.000

82.451.000

 

7

Ketua Muda MA

4.410.000

77.504.000

 

8

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

5.040.000

15.600.000

Tunjangan Kinerja BPK :

Kelas Jabatan 1 : 1.540.000

Kelas  Jabatan 17 : 41.550.000

9

Wakil Ketua BPK

4.620.000

15.600.000

Tunjangan Kinerja BPK :

Kelas Jabatan 1 : 1.540.000

Kelas Jabatan 17 : 41.550.000

10

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

5.040.000

15.120.000

Tunjangan Kehormatan : 1.460.000

Fasilitas Perumahan : 23.000.000

Fasilitas Transportasi : 18.000.000

Asuransi Kesehatan : 2.200.00

Tunjangan Hari Tua : 5.405.000

11

Wakil Ketua KPK

4.620.000

12.474.000

Tunjangan Kehormatan : 1.300.000

Fasilitas Perumahan : 21.275.000

Fasilitas Transportasi : 16.650.000

Asuransi Kesehatan : 2.200.00

Tunjangan Hari Tua : 4.598.500

12

Anggota DPR sebagai Ketua Komisi

15.510.00

9.700.000

Bantuan Langganan Listrik dan Telepon : 7.700.000

Tunjangan Aspirasi : 7.200.000

Tunjangan Kehormatan : 6.690.000

Tunjangan Komunikasi Intensif : 16.468.000

Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan : 5.250.000

13

Anggota DPR sebagai Wakil Ketua Komisi

15.510.00

9.700.000

Bantuan Langganan Listrik dan Telepon : 7.700.000

Tunjangan Aspirasi : 7.200.000

Tunjangan Kehormatan : 6.460.000

Tunjangan Komunikasi Intensif : 16.009.000

Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan : 4.500.000

14

Anggota DPR

15.510.00

9.700.000

Bantuan Langganan Listrik dan Telepon : 7.700.000

Tunjangan Aspirasi : 7.200.000

Tunjangan Kehormatan : 5.580.000

Tunjangan Komunikasi Intensif : 15.554.000

Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan : 3.750.000

15

Anggota MA

4.200.000

9.700.000

Tunjangan Kinerja MA :

Kelas Jabatan 1 : 1.719.000

Kelas Jabatan 27 : 32.865.000

16

Anggota BPK

4.200.000

9.700.000

Tunjangan Kinerja BPK :

Kelas Jabatan 1 : 1.540.000

Kelas Jabatan 17 : 41.550.000

17

Menteri Negara

5.040.000

13.608.000

 

18

Jaksa Agung

5.040.000

13.608.000

Tunjangan Kinerja Kejaksaan:

Kelas Jabatan 1 : 1.645.000

Kelas Jabatan 18 : 25.739.000

19

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)

5.646.100

13.608.000

 

20

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

 

 

21

Pejabat lain setara Menteri

5.040.000

13.608.000

 

22

Kepala Daerah Provinsi

3.000.000

5.400.000

Besarnya biaya penunjang operasional gubernur dan wakilnya ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

23

Wakil Kepala Daerah Provinsi

2.400.000

4.320.000

Besarnya biaya penunjang operasional gubernur dan wakilnya ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

24

Kepala Daerah Kabupaten /Kota

2.100.000

3.780.000

 

25

Wakil Kepala Daerah

1.800.000

3.240.000

 

Sumber :

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015

Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Daftar Gaji Pejabat Negara 

Gaji Anggota DPR Terbesar Keempat di Dunia 

Gaji Prajurit TNI/POLRI

Keputusan Presiden No.68 tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu

Keputusan Persiden No.59 tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

Rincian Gaji Kepala Daerah 

Berapa gaji Kamu ? Silakan isi di Survei Gaji

© WageIndicator 2016 - Apabila mengutip halaman ini, cantumkan pada daftar sumber/referensi tulisan Anda - Gajimu.com - Daftar Gaji Pejabat Indonesia Periode 2014 – 2019