Daftar Gaji Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjadi daya tarik tersendiri bagi pencari lowongan kerja karena gajinya yang relatif besar. Karena itu, banyak yang mencari lowongan kerja atau mendaftar sebagai pekerja pada BUMN. Kesejahteraan ini tentunya dirasakan pula oleh seseorang yang menjabat sebagai direksi BUMN atau yang disebut sebagai manajemen kunci pengelolaan perusahaan.

Perusahaan milik negara memberi penghargaan berupa gaji kepada para manajemen puncaknya dengan baik. Hal ini terbukti dari besaran gaji yang diterima oleh direksi BUMN di Indonesia, yang bahkan lebih besar dari gaji Presiden Republik Indonesia. Gaji Direktur Utama BUMN ada yang mencapai angka miliaran rupiah. Ini pun belum termasuk tantiem (atau pembayaran tambahan atas kontribusi dalam meningkatkan kinerja perusahaan), yang angkanya dapat dua atau tiga kali dari gaji, tergantung keputusan dalam rapat umum pemegang saham.

Berikut penjelasan lebih dalam mengenai besaran gaji yang diterima oleh masing-masing petinggi direksi BUMN seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), PT. Telkom, PT. Aneka tambang, dsb. Selain itu, terdapat penjelasan terkait rumusan gaji dan tunjangan bagi jajaran direksi dan honorarium untuk dewan komisaris perusahaan yang merupakan BUMN

Berapa gaii seorang direktur utama maupun jajaran direksi BUMN?

Saat ini, belum ada data yang pasti besaran gaji direktur utama dan jajaran direksi BUMN. Namun, perhitungan diambil dari rata-rata remunerasi yang dikeluarkan oleh BUMN untuk jajaran direksi dalam satu tahun berdasarkan laporan keuangan  perusahaan terbaru. Berikut daftar gaji direksi BUMN di Indonesia:

Apa saja komponen gaji yang diberikan kepada seorang direksi BUMN?

Indonesia mempunyai satu acuan khusus yang mengatur mengenai rumusan gaji dan tunjangan bagi jajaran direksi BUMN dan honorarium untuk dewan komisaris perusahaan yang merupakan BUMN, yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/06/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/06/2016, penghasilan anggota direksi dapat terdiri dari :

1. Gaji
2. Tunjangan yang terdiri atas:
   - Tunjangan Hari Raya
   - Tunjangan Perumahan
   - Asuransi purna jabatan
3. Fasilitas yang terdiri atas:
   - Fasilitas kendaraan
   - Fasilitas kesehatan
   - Fasilitas bantuan hukum
   - Fasilitas perumahan
4. Tantiem/Insentif kerja, dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (Long Term Incentive)

Bagaimana aturan besaran gaji direksi BUMN?

Gaji direktur utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal oleh Menteri BUMN. Besarnya gaji anggota direksi BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun buku sejak bulan Januari tahun berjalan.

Setiap tahun RUPS atau Menteri BUMN dapat melakukan penyesuaian gaji anggota direksi BUMN terhadap dampak inflasi, yang penetapannya berlaku untuk seluruh BUMN. Faktor penyesuaian inflasi untuk perhitungan gaji anggota direksi BUMN setiap tahun ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN yang besarnya dapat berkisar antara 0% sampai dengan 50% dari inflasi tahun sebelumnya berdasarkan penetapan Bank Indonesia atau instansi lain yang berwenang.

Bagaimana perhitungan Tunjangan Hari Raya (THR) anggota direksi BUMN?

Besaran THR untuk direksi BUMN megacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/06/2016. Dalam pasal 1, huruf b yang menyebutkan bahwa Anggota Direksi dapat diberikan THR sebesar 1 (satu) kali gaji per bulan.

Bagaimana aturan tunjangan perumahan direksi BUMN?

Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sebesar 40% dari gaji, dengan ketentuan paling banyak sebesar :

1. Rp. 27.500.000 untuk wilayah ibu kota Negara
2. Rp. 25.000.000 untuk wilayah ibu kota Provinsi
3. Rp. 22.500.000 untuk wilayah Kabupaten/Kota

Tunjangan perumahan hanya akan diberikan apabila BUMN tidak menyediakan fasilitas rumah jabatan direksi. Besarnya tunjangan perumahan disesuaikan berdasarkan keputusan Menteri BUMN.

Apakah direksi BUMN mendapatkan asuransi?

Asuransi purna jabatan diberikan pada anggota direksi selama menjabat, untuk diberikan kepada anggota dierksi setelah ia berhenti dari jabatan sebagai direksi. Anggota Direksi dapat memilih sendiri program untuk asuransi purna jabatan. Perusahaan akan menanggung premi asuransi paling banyak 25% dari gaji dalam satu tahun, pemberian premi ini sudah termasuk premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

Apakah direksi BUMN berhak atas fasilitas kendaraan?

Ya, anggota direksi BUMN berhak atas 1 kendaraan dari perusahaan, termasuk biaya pemeliharaan dan operasional. Namun hal itu diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan.

Apabila anggota direksi sudah tidak lagi menjabat, maka kendaraan wajib dikembalikan kepada BUMN bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah tidak menjabat.

Apakah seorang direksi BUMN dan keluarganya berhak atas fasilitas kesehatan?

Ya, fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi serta seorang istri/suami dan maksimal 3 orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun.

Fasilitas kesehatan yang diberikan berupa :

1. Rawat jalan dan obat
2. Rawat inap dan obat
3. Medical check up 1 kali setiap tahun dan dilakukan di dalam negeri

Apa perbedaan tunjangan dan fasilitas perumahan yang diperoleh direksi BUMN?

Apabila perusahaan menyediakan rumah jabatan bagi seorang direksi, maka ia wajib menggunakan fasilitas rumah jabatan tersebut dan kepadanya tidak akan diberikan tunjangan perumahan. Namun apabila perusahaan tidak menyediakan rumah jabatan, maka direksi yang bersangkutan akan memperoleh tunjangan perumahan. 

Apabila direksi terkena kasus permasalahan hukum, apakah BUMN dapat memberikan bantuan hukum?

Ya, fasilitas bantuan hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan. Jasa kantor pengacara yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada perusahaan hanya untuk satu kantor pengacara dan untuk satu kasus tertentu.

Baca juga:

Daftar Gaji Pejabat Negara
Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI
Gaji PNS
Tunjangan Kinerja PNS
Gaji Selebritis

Ingin mengetahui gaji-gaji dari semua profesi? Cek di halaman cek gaji!

Sumber:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/06/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoma Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.