Tunda Kenaikan Gaji Pejabat

Munculnya kebijakan untuk menaikkan gaji pejabat menuai reaksi keras berbagai lapisan masyarakat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan dinilai tidak peka dengan kondisi rakyat kecil. Apalagi kinerja pemerintahan SBY - Boediono tengah dalam sorotan terkait program kerja 100 Hari.
     Sisca misalnya. Sekretaris di perusahaan ekspedisi ini menilai presiden SBY tidak berpihak pada rakyat. " Sudah terima mobil dinas super mewah Royal Saloon 1,3 Milyar.. eh gajinya bakal dinaikkin lagi," ujarnya kesal.
     Pendapat senada dilontarkan Edy, karyawan advertising di Jakarta Selatan. " Kenaikan gaji harus diimbangi kinerja yang bagus donk..., kenaikan gaji pejabat ditunda saja dulu," katanya sewot. 
      Sebelumnya,  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, gaji pejabat negera memang akan dinaikkan atas dasar peninjauan kesetaraan dan perimbangan. Pejabat negara yang dimaksud adalah jajaran pemimpin Lembaga Eksekutif yakni presiden, dan anggota kabinet, gubernur, walikota dan bupati. Sementara peminpin lembaga negara diantaranya Ketua DPR, DPD. MPR, MK dan MA. Kenaikan gaji ini, disusun dan dibahas bersama pemerintah dan DPR berdasarkan survey pada lembaga negara.
          Sementara itu,  pengamat politik  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris, mengatakan Presiden SBY seharusnya bisa menunda pelaksanaan kebijakan yang dianggap non-populis. Jika tujuan dasar kenaikan gaji yang disebut-sebut untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan produktivitas para pejabat, dinilai Syamsudin kurang sesuai.