wageindicator logo Gajimu.com You Share, We Compare

BPJS Kesehatan 2

BPJS Kesehatan: Manfaat dan Cakupan - Gajimu

BPJS KESEHATAN - 2 - Pertanyaan yang Sering Diajukan

(Kembali ke halaman sebelumnya)

  1. Jika iuran untuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibayar seluruhnya oleh pemerintah,  bagaimana dengan cara pembayaran iuran bagi Bukan PBI?
  2. Bagaimana jika terjadi kelebihan atau kekurangan iuran?
  3. Manfaat dan layanan apa saja yang didapat peserta program JKN?
  4. Meliputi apa saja pelayanan kesehatan yang dijamin ?
  5. Bagaimana alur pelayanan kesehatan, katanya tidak boleh langsung ke rumah sakit?
  6. Kemana peserta dapat melakukan pengaduan atas pelayanan yang diberikan?
  7. Apakah peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan?
     

Jika iuran untuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibayar seluruhnya oleh pemerintah,  bagaimana dengan cara pembayaran iuran bagi Bukan PBI?

 Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi:

  • Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah, Pegawai Negeri Sipil (PNS)Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterima oleh pekerja penerima upah.
  • Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar sendiri oleh Peserta yang bersangkutan.

Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah, akan dipotong sebesar 5% dari gaji per bulan, dengan ketentuan 3%  dibayar oleh pemberi kerja, dan 2% dibayar oleh peserta. Pemotongan iuran akan dilakukan secara bertahap dari 1 Januari 2014 – 30 Juni 2015 dan pemotongan yang dilakukan tidak sebesar yang disebutkan di atas melainkan pemotongan 4% dari gaji per bulan, dengan ketentuan 4%  dibayar oleh pemberi kerja dan 0,5%  dibayar oleh peserta. namun mulai 1 juli 2015, pembayaran iuran 5% dari gaji per bulan itu menjadi 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta.

Pemberi kerja wajib membayar lunas iuran jaminan kesehatan seluruh peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Sementara bagi peserta yang termasuk kategori Pekerja Bukan Penerima  maupun Peserta bukan Pekerja akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan adalah:

  • Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan
  • Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per bulan
  • Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per bulan

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.

Bagaimana jika terjadi kelebihan atau kekurangan iuran?

  • BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan gaji atau upah peserta.
  • Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi kerja dan atau peserta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya iuran.
  • Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

Manfaat dan layanan apa saja yang didapat peserta program JKN?

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasiona (JKN) mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Seperti misalnya untuk pelayanan pencegahan (promotif dan preventif),  peserta JKN akan mendapatkan pelayanan:

  • Penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
  • Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri pertusis tetanus dan Hepatitis B (DPT-HB), Polio dan Campak.
  • Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi
  • Skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.
  • Jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).

Meliputi apa saja pelayanan kesehatan yang dijamin ?

Pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi:

A.      Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup:

  • Administrasi pelayanan
  • Pelayanan promotif dan preventif
  • Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
  • Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
  • Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
  • Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis
  • Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratam dan
  • Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.                                                                                       
  1. Rawat inap yang meliputi:
  • Perawatan inap non intensif
  • Perawatan inap di ruang intensif.

 

B.      Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup:

  1. Rawat jalan yang meliputi:
  • Administrasi pelayanan
  • Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis
  • Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis
  • Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
  • Pelayanan alat kesehatan implant
  • Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis
  • Rehabilitasi medis
  • Pelayanan darah
  • Pelayanan kedokteran forensic
  • Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.
2. Rawat inap yang meliputi:
  • Perawatan inap non intensif
  • Perawatan inap di ruang intensif.                                                                                                          
 
C. Pelayanan lain yang ditetapkan oleh Menteri
 

Bagaimana alur pelayanan kesehatan, katanya tidak boleh langsung ke rumah sakit?

  • Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
  • Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
  • Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecuali berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Apabila sudah aktif menjadi peserta, alur pelayanan menggunakan pola rujukan berjenjang yang dimulai dari sistem layanan primer hingga tersier. Layanan primer terdiri atas Puskemas, klinik dokter pribadi serta klinik pratama (klinik swasta). Jadi nanti setiap orang mulai berobat dari sistem layanan primer dulu sehingga menghindari penumpukkan di satu rumah sakit. Khusus untuk keadaan darurat seperti kecelakaan atau penyakit yang tidak bisa ditangani di layanan primer, bisa langsung ke rumah sakit.

 

Kemana peserta dapat melakukan pengaduan atas pelayanan yang diberikan?

Bila peserta tidak puas terhadap pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan atau BPJS Kesehatan. 

Atau dapat langsung datang ke posko BPJS di kota dan desa. Ada juga hotline servis BPJS di nomor kontak 500-400.

Apakah peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan?

Peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal masih menjadi peserta program jaminan kesehatan selama memenuhi kewajiban membayar iuran.Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan perubahan status kepesertaannya dan identitas pemberi kerja yang baru kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas peserta.

 

Baca Juga

  1. Apa itu BPJS Kesehatan?
  2. Apa yang dimaksud dengan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Apa beda kedua program ini?
  3. Siapa saja yang menjadi peserta BPJS Kesehatan?
  4. Ada berapa macam keanggotaan peserta BPJS Kesehatan ?
  5. Apakah BPJS Kesehatan juga dapat menanggung jaminan kesehatan bagi anggota keluarga pekerja? Berapa banyak peseerta dan anggota yang ditanggung?
  6. Kapan seluruh penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan?
  7. Bagaimana cara mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan?
  8. Apa buktinya seseorang sudah terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan?

Sumber

Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang  No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah  No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah  No. 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Peraturan Pemerintah  No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Departemen Kesehatan RI 

Situs Resmi BPJS Kesehatan 

Situs Resmi BPJS Ketenagakerjaan 

Jaminan Sosial Indonesia 

Liputan 6 

© WageIndicator 2017 - Apabila mengutip halaman ini, cantumkan pada daftar sumber/referensi tulisan Anda - Gajimu.com - BPJS Kesehatan 2