Abaikan, lanjutkan ke konten | Abaikan, lanjut ke navigasi

Anda di Beranda / Hukum Tenaga Kerja / Keselamatan dan Kesehatan Kerja

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perlindungan dari majikan

Untuk melindungi keselamatan para pekerja dan untuk merealisasikan produktifitas optimal, skema kesehatan dan keselamatan kerja harus disediakan (Pasal 87 ayat 1 UU No.13/2003)
Setiap pekerja di Indonesia berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (UU No. 1 Tahun 1970).
Perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala (UU No. 23 tahun 1992)

Perlindungan gratis

Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, maka perusahaan wajib menyediakan dan menyelenggarakan upaya dan skema keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 86 ayat 2 UU No.13/2003)

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja

Setiap bentuk usaha wajib memiliki sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang harus terintegrasi ke dalam sistem manajemen perusahaan tersebut (Pasal 87 ayat 1 UU No.13/2003)

Sistem pengawasan tenaga kerja

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (Permen No.51/2012)

Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja

  • Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / Manpower Act No. 13 of 2003
  • Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja / Safety Act No.1 , 1970
  • Undang - Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan / Health Act No.23, 1992
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.51 tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota / Regulation of the minister of manpower and transmigration No. 51/2012 about optimizing the manpower supervision in province area and region/city area
Share |