Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perlindungan dari majikan

Menurut peraturan undang-undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hukum keselamatan kerja) meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah kecelakaan dan ledakan; mengurangi kemungkinan kebakaran dan cara penanggulangan kebakaran; dan langkah-langkah lainnya yang diatur sehubungan dengan tempat kerja. Hukum juga memiliki aturan tentang pintu darurat; pertolongan pertama pada kecelakaan, perlindungan dari polusi seperti gas, suara dan lain-lain; perlindungan dari penyakit karena pekerjaan; dan aturan mengenai perlengkapan keselamatan bagi pekerja/buruh.

Semua kecelakaan kerja harus dilaporkan pada petugas yang ditunjuk oleh departemen tenaga kerja. Hukum keselamatan kerja mengatur tentang daftar pekerjaan yang mengharuskan pemeriksaan kesehatan pekerja/buruh sebelum bekerja. Pemeriksaan kesehatan rutin juga harus dilaksanakan.

Perusahaan dengan 100 pekerja/buruh atau lebih, yang memiliki resiko tinggi, harus memiliki manajemen sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang memenuhi persyaratan. Perwakilan pekerja/buruh harus setuju pada manajemen sistem keselamatan dan kesehatan kerja; yang juga harus dijelaskan kepada semua pekerja/buruh, supplier, dan pelanggan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus mengawasi pelaksanaan dari sistem tersebut, serta melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara rutin.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja memberikan persyaratan khusus untuk tempat kerja. Langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk menghindari kebakaran, kecelakaan, keracunan, infeksi penyakit karena pekerjaan, penyebaran debu, gas, uap panas serta bau yang mengganggu.

Perusahaan harus menyediakan cahaya yang cukup, pengaturan suhu dan ventilasi, kebersihan, penyimpanan dan pembuangan sampah rutin; Perusahaan harus dibangun secara baik dan dibuat dari material yang tidak mudah terbakar; pengecatan dinding dan atap secara rutin, minimal 5 tahun sekali; kamar mandi terpisah bagi laki-laki dan perempuan (setidaknya 1 kamar mandi untuk setiap 15 orang pekerja/buruh); pengaturan yang higienis bagi setiap personil; makanan dan minuman; asrama bagi personil (bila memungkinkan); pengaturan posisi kerja dan meja kerja; dan lampu darurat untuk malam hari di tempat kerja.

Seorang pekerja/buruh dapat meminta secara resmi pemutusan hubungan kerja pada lembaga yang berwenang atas hubungan industrial (pengadilan hubungan industrial) bila pengusaha/perusahaannya memerintahkan pekerja/buruh yang bersangkutan untuk melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan atau bertentangan dengan moralnya, dimana hal tersebut tidak pernah diberitahukan pada pekerja/buruh saat pembuatan perjanjian kerja.

Sumber: Pasal 86 (1) dan 169 UU Ketenagakerjaan (UU No.13/2003)

Perlindungan gratis

Tidak ada aturan hukum khusus tentang pakaian pelindung, namun Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha wajib memiliki rencana keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang Keselamatan Kerja tahun 1970 memiliki aturan tentang perlengkapan keselamatan diri dan mengharuskan pengusaha untuk menyediakan perlengkapan keselamatan untuk pekerjanya secara gratis, dan menyediakan pelatihan terkait penggunaan perlengkapan keselamatan yang dibutuhkan. Pekerja/buruh juga memiliki kewajiban untuk mentaati dan mematuhi semua peraturan keselamatan kerja dan menggunakan perlengkapan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Pekerja/buruh dapat mengajukan keberatan dan menghentikan pekerjaan bila perlengkapan keselamatan yang memadai tidak tersedia.

Sumber: Pasal 86 (2) UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003); Pasal 9, 12 dan 14 UU Keselamatan Kerja (UU No. 1/1970)

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja

Setiap jenis usaha harus mempunyai sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Adalah kewajiban perusahaan untuk menyediakan petunjuk, pelatihan dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja/buruhnya.

Sumber: Pasal 87 (1) UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)

Sistem pengawasan tenaga kerja

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pemerintah, yang ditentukan oleh menteri atau pejabat pemerintahan lainnya yang ditunjuk mewakili menteri, yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

Undang-undang mewajibkan unit pengawasan ketenagakerjaan di kantor pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat maupun provinsi, dimana tugasnya terkait pengawasan ketenagakerjaan dilaporkan kepada menteri yang bersangkutan.

Pengawas ketenagakerjaan berkewajiban untuk merahasiakan semua pekerjaannya yang perlu atau harus dirahasiakan, dan mampu menahan diri dari penyelewengan kewenangan.

Pengusaha tidak dapat memutus hubungan kerja seorang pelapor pelanggaran bila pekerja/buruh yang bersangkutan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.

Source: Pasal 1, 153, 176-181 UU Ketenagakerjaan (UU 13/2003); UU No. 3 tahun 1951; UU No. 1 tahun 1970; UU No.  23/2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja

  • Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / Manpower Act No. 13 of 2003
  • Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja / Safety Act No.1 , 1970
  • Undang - Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan / Health Act No.23, 1992
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.51 tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota / Regulation of the minister of manpower and transmigration No. 51/2012 about optimizing the manpower supervision in province area and region/city area