wageindicator logo Gajimu.com You Share, We Compare

Jaminan Kerja

Perjanjian kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Perjanjian tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan (yang harus dikerjakan pekerja/buruh), upah, dan perintah (yang harus dilaksanakan pekerja/buruh).

Kontrak kerja dapat berupa lisan atau tulisan, dan didasari oleh kesepakatan bersama. Perjanjian kerja dapat memiliki jangka waktu tertentu (PKWT) atau jangka waktu tidak tertentu (PKWTT) memiliki syarat kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan para pihak melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Apabila tidak memenuhi semua persyaratan tersebut, maka perjanjian kerja dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Perjanjian kerja harus memuat informasi sebagai berikut: nama perusahaan, alamat perusahaan, dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayarannya; syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dibuat rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) salinan perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kesepakatan bersama

Bila perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Surat pengangkatan yang dimaksud sekurang kurangnya memuat keterangan: nama dan alamat pekerja/buruh; tanggal mulai bekerja; jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh; dan besarnya upah yang diterima oleh pekerja/buruh.

Sumber: Pasal 1, 50-55 dan 63 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)

Status pekerja kontrak

Hukum Indonesia tidak memperbolehkan perusahaan untuk mempekerjakan orang dengan perjanjian kerja waktu tertentu pada bidang pekerjaan yang bersifat permanen. Perjanjian kerja yang memiliki tenggang waktu tertentu dibuat berdasarkan waktu tertentu atau penyelesaian pekerjaan tertentu. Perjanjian tersebut harus dibuat tertulis dan harus dituliskan dengan huruf latin dan dalam bahasa Indonesia. Jika perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu, termasuk: pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Hukum mengijinkan perpanjangan dan pembaruan perjanjian waktu tertentu. Sebuah perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun. Perjanjian ini boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Jika pengusaha bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, pengusaha harus memberitahukan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir.

Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilakukan setelah melewati masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Pembaruan perjanjian kerja hanya boleh dilakukan untuk masa paling lama 2 (dua) tahun.

Dengan begitu, masa berlakunya perjanjian kerja waktu tertentu paling lama adalah tiga tahun.            

Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi persyaratan hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Menurut Permenakertrans No. 100/2004, keabsahan dari perjanjian kerja waktu tertentu dan kesempatannya untuk diperpanjang/dibarui tergantung dari jenis pekerjaan yang diperjanjikan. Jika pekerjaannya bersifat sementara dan sekali selesai, maka jangka waktu perjanjian kerja adalah 3 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Jenis perjanjian kerja ini dapat dibarui selama 2 tahun setelah masa jeda 30 hari. Jika pekerjaannya bersifat musiman, maka masa perjanjian kerja tergantung pada cuaca, atau musim, atau pesanan/target. Jika pekerjaan tersebut berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau kegiatan pendukung (dalam tahap penelitian dan pengembangan), masa perjanjian kerjanya adalah 2 tahun dan diperbolehkan untuk diperpanjang 1 tahun.

Sumber: Pasal 56-59 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003); Keputusan Menakertrans tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kepmenakertrans No.  KEP.100/MEN/VI/2004)

Catatan: Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XII/2014 menyatakan bila pekerjaan pekerja/buruh yang bersangkutan termasuk di dalam inti usaha perusahaan, maka pekerja/buruh yang bersangkutan dapat meminta pengawasan kepada pengawas ketenagakerjaan, dan bila pengawas ketenagakerjaan dalam laporannya menyimpulkan bahwa benar pekerjaan pekerja/buruh tersebut termasuk di dalam inti usaha perusahaan, maka laporan tersebut dapat dicatatkan pada Pengadilan Hubungan Industrial untuk langsung dieksekusi. Namun belum ada aturan pelaksana untuk putusan ini. 

Masa percobaan

Menurut Undang-Undang ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tidak tertentu/permanen dapat mensyaratkan masa percobaan sampai dengan tiga bulan. Selama masa percobaan, pekerja/buruh berhak atas upah serendah-rendahnya setara dengan nilai upah minimum yang berlaku. Pekerja/buruh yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat dikenai masa percobaan.

Sumber: Pasal 58 dan 60 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)

Peraturan mengenai Jaminan Kerja

  • Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / Manpower Act No. 13 of 2003
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur / Decree of Minister of Manpower and Transmigration No.102/MEN/VI/2004 on Overtime Hours and Overtime Pay
© WageIndicator 2017 - Apabila mengutip halaman ini, cantumkan pada daftar sumber/referensi tulisan Anda - Gajimu.com - Jaminan Kerja