JL.PLN Angkrong RT. 19/08

Desa Sundawenang Parungkuda – Sukabumi 43357

Telp. (62-266) 534301 – 04 (hunting) Fax. (62-266) 534300

BAB I : ISTILAH – ISTILAH

Pasal 1 : Istilah – Istilah

1. PERUSAHAAN.

Ialah PT. Doosan Sinar Sukabumi, yang berbadan hukum dan berkedudukan di Jl. PLN Angkrong RT.19/08 Sundawenang Parung Kuda Sukabumi Jawa Barat yang didirikan di Jawa Barat dengan Akta Notaris Hilda Sari Gunawan, SH. Nomor 445/Hs/SK-PT/VII/2005 dan disahkan oleh M enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No : C-22283 HT.01.01 TH 2005 serta perubahan-perubahannya di kemudian hari.

2. SERIKAT PEKERJA.

Adalah suatu Organisasi pekerja PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI yang berada di dalam lingkungan PT. Doosan Sinar Sukabumi dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi No : 251/678-HI Syaker/2014, dan selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Bersama ini disebut sebagai SPTP PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI.

3. ANGGOTA SPTP PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI

Adalah setiap pekerja yang terikat hubungan kerjanya dengan PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI yang memenuhi dan menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program SPTP. PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI untuk mempergunakan haknya menjadi anggota dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

4. PEKERJA

Adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada perusahaan dengan menerima upah.

5. ISTRI / SUAMI

Adalah seorang istri/suami yang sah dan telah didaftarkan oleh pekerja yang bersangkutan pada perusahaan dan telah dicatat oleh bagian personalia perusahaan.

6. KELUARGA PEKERJA

Adalah seorang suami/istri dan anak-anak pekerja berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.

7. ANAK

Adalah anak pekerja yang bersangkutan yang lahir dari perkawinan yang sah atau disahkan menurut hukum dan telah didaftarkan pada perusahaan, dibawah umur 18 tahun, belum kawin, belum bekerja dan masih menjadi beban/tanggungan sepenuhnya dari pekerja yang bersangkutan sampai dengan maksimal 3 (tiga) orang anak. Batas umur 18 tahun, dapat diperpanjang menjadi 24 tahun apabila anak pekerja yang bersangkutan masih kuliah di akademi/universitas, belum kawin dan belum bekerja. Perusahaan berhak mendapatkan dokumen pendukung dari pekerja.

8. AHLI WARIS

Adalah keluarga atau o rang yang ditunjuk oleh pekerja menurut hukum yang b erlaku untuk menerima pembayaran dalam hal pekerja tersebut meninggal dunia. Apabila tidak ada penunjukan, ahli warisnya akan diatur menurut hukum yang berlaku.

9. UPAH

Adalah upah pokok ditambah semua tunjangan yang ditentukan oleh perusahaan.

BAB II : PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN

Pasal 2 : Pihak-Pihak Yang Mengadakan Perjanjian

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat antara perusahaan dengan SPTP PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI yang mewakili anggota-anggotanya yang berkerja di perusahaan yang berlokasi di Jl. PLN Angkrong RT.19/08 Sundawenang Parungkuda Sukabumi yang memuat perjanjian-perjanjian kerja tentang syarat-syarat kerja serta hubungan antara pekerja dan perusahaan. Dalam hal ada perubahan nama perusahaan/SPTP PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI. Maka perjanjian ini tetap berlaku bagi pihak-pihak yang sebelumnya telah terikat olehnya selama berlakunya perjanjian ini.

Pasal 3 : Luasnya Perjanjian

1. Perusahaan dan serikat pekerja menyetujui bahwa :

- Perusahaan dan serikat pekerja sepakat untuk memberikan batasan bagi pekerja yang menduduki jabatan tertentu yang tugas dan fungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara perusahaan dan pekerja dan atau posisinya mewakili kepentingan perusahaan, tidak dapat menjadi pengurus Serikat Pekerja.

2. Jika ternyata ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PKB ini baik bersifat setempat maupun umum. Dapat dibuat peraturan tersendiri oleh perusahaan yang merupakan peraturan tambahan atau peraturan tersendiri dari PKB ini yang mengikat perusahaan dan serikat pekerja.

3. Mengingat bahwa PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI adalah perusahaan yang memproduksikan Industri Pakaian jadi yang 100% ekspor, maka Serikat Pekerja menyetujui tentang perlu adanya pengaturan khusus oleh pihak perusahaan selama tidak bertentangan dengan Undang-undang / peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan.

Pasal 4 : Pengakuan Dan Kewajiban Bersama Serikat Pekerja Dan Perusahaan Dalam Menyelesaikan Masalah Ketenagakerjaan

1. Meskipun terbuka kemungkinan penyelesaian ketenagakerjaan sebagaimana diatur oleh UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Akan tetapi pada dasarnya setiap masalah ketenagakerjaan yang timbul akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan azas Hubungan Industrial Pancasila.

2. Baik perusahaan maupun SPTP PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI tidak menyampaikan pengumuman pernyataan atau komunikasi lainnya pada pihak manapun juga yang belum diputuskan secara resmi oleh kedua belah pihak. Agar tidak menimbulkan salah tafsir pemutarbalikan fakta dan pencemaran nama baik kedu a belah pihak.

3. Baik perusahaan maupun SPTP PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI berkewajiban mendidik dan memberikan penerangan kepada pekerja tentang :

a. Pemahaman dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama

b. Ketertiban, kebersihan dan disiplin kerja serta efisiensi

Pasal 5 : Pengakuan Terhadap SPTP PT. Doosan Sinar Sukabumi

1. Perusahaan mengakui SPTP PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI yang menandatangani PKB ini sebagai Organisasi Pekerja yang mewakili anggota-anggota yang bekerja pada perusahaan

2. Perusahaan tidak menghalang-halangi dan m embantu perkembangan SPTP PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI sesuai kemampuan perusahaan

3. Untuk mengurus soal ketenagakerjaan antara pemerintah, perusahaan dan serikat pekerja maka pekerja yang ditunjuk untuk mewakili Pengurus Serikat Pekerja diberikan dispensasi secara tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan diajukan dalam waktu yang cukup dan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelumnya untuk menghadiri rapat-rapat dan mencari penyelesaian soal-soal ketenagakerjaan tadi.

5. Dengan persetujuan tertulis perusahaan, setiap pengurus SPTP PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI dapat masuk kedalam daerah kerja perusahaan untuk melakukan kewajibankewajiban mereka mengenai masalah ketenagakerjaan dalam lingkungan kesepakatan ini secara efektif pada waktu jam kerja sepanjang tidak mengganggu operasional perusahaan pengurus yang dimaksud akan mendapat bantuan yang dianggap oleh perusahaan

diperlukan.

Pasal 6 : Fasilitas Untuk Serikat Pekerja

Perusahaan dapat memberikan dispensasi secara tertulis guna menjalankan tugas keperluan SP kepada anggota pengurus yang duduk dalam SP atau pekerja yang menjabat pengurus atau di pilih atau ditunjuk keperluan tertentu guna menghadiri Kongres, Konferensi, Seminar maupun kursus-kursus yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.

1. Pemberian dispensasi secara tertulis adalah hak sepenuhnya dari perusahaan untuk menentukan

2. Perusahaan dapat memberikan dispensasi secara tertulis kepada pengurus SPTP atau pekerja yang ditunjuk oleh pengurus SPTP dipanggil oleh instansi pemerintah karena dalam hal urusan ketenagakerjaan perusahaan.

3. Seorang pengurus SPTP tidak diperkenankan menjadi anggota pada serikat pekerja di luar SPTP dan organisasi pekerja lainnya di luar perusahaan

4. Dengan ijin tertulis dan perusahaan SPTP dapat mengadakan rapat pengurus di ruang kantor/pabrik milik perusahaan di luar jam kerja dan permohonan ijin tersebut harus diajukan sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelumnya

5. Pembiayaan untuk menghadiri pertemuan, seminar dan kongres ditanggung sendiri oleh SPTP

BAB III : PENEMPATAN PEKERJA, STATUS PEKERJA, MASA KERJA DAN BATAS UMUR

Pasal 7 : Penempatan Pekerja

1. Perusahaan dapat menempatkan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan yang diperlukan

melalui seleksi / testing dengan persyaratan sebagai berikut : Umur sekurang-kurangnya 18 tahun

2. Berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter Perusahaan atau Dokter yang ditunjuk oleh perusahaan

3. Keterangan keterangan lain yang dianggap perlu :

• Daftar Riwayat Hidup

• Foto Copy KTP atau Surat Keterangan tinggal dari Lurah yang masih berlaku

• Foto Copy Ijazah

• Surat Keterangan Catatan Kepolisian

• Pas Photo 2 x 3 = 3 lembar

• Dan lain-lain

2. Perusahaan tidak memperbolehkan menerima, menggunakan tenaga kerja paksa, yang dikategorikan sebagai tenaga kerja tawanan atau tahanan.

Pasal 8 : Status Pekerja

b. Dalam masa kerja percobaan hubungan kerja d apat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa kewajiban bagi perusahaan untuk dibebani suatu pembayaran pesangon atau ganti rugi.

c. Pekerja tetap mendapat fasilitas-fasilitas seperti yang diatur dalam PKB ini.

2. Pekerja Tetap

a. Pekerja tetap adalah mereka yang telah lulus masa percobaan yang diangkat perusahaan sebagai pekerja tetap melalui surat pengangkatan yang sah, resmi dan dikeluarkan oleh pejabat perusahaan yang berwenang.

b. Pekerja tetap mendapatkan fasilitas – fasilitas yang diatur dalam PKB ini.

3. Pekerja Tidak Tetap

a. Pekerja tidak tetap adalah Pekerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Watu Tertentu.

b. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 59.

c. Pekerja tidak tetap hubungan kerjanya dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu pihak tanpa kewajiban bagi perusahaan untuk dibebani suatu pembayaran uang jasa dan uang pesangon.

d. Pekerta Tidak Tetap, tetap mendapatkan fasilitas-fasilitas yang di atur dalam PKB ini.

Pasal 9 : Jam Kerja Dan Waktu Istirahat

a. Lingkungan kantor adalah 6 (enam) hari kerja seminggu yang diatur sebagai berikut :

- Senin sampai dengan Jum’at : 07.30 – 15.30 WIB

- Istirahat : 11.30 – 12.30 WIB

- Sabtu : 07.30 – 13.30 WIB

b. Lingkungan produksi adalah 6 (enam) hari kerja seminggu yang diatur sebagai berikut :

- Senin sampai dengan Jum’at : 07.30 – 15.30 WIB

- Istirahat : 11.30 – 12.30 WIB

- Sabtu : 07.30 – 13.30 WIB

3. Bilamana perlu, jam kerja dapat diubah oleh perusahaan dan diberitahukan kepada SPTP PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI serta harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat

4. Perusahaan dan serikat pekerja sepakat menerima dan menjalankan 30 menit waktu istirahat setelah 5 jam kerja lembur apabila diperlukan dalam keadaan mendesak.

5. Hari minggu dan hari libur adalah hari istirahat kerja, namun karena tugas tertentu perusahaan dapat meminta karyawan untuk dapat bekerja dengan gaji lembur.

Pasal 10 : Tata Tertib Kerja

1. Keluar/masuk dari atau pabrik/kantor harus melalui pintu yang telah ditentukan dan wajib megenakan ID Card (Kartu Identitas)

2. Pekerja wajib masuk kerja dan meninggalkan kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan setiap pekerja wajib mencatatkan sendiri kartu absensinya/mengisi daftar hadir setiap kali memasuki dan meninggalkan wilayah perusahaan. Pekerja yang lalai mencatatkan kartu absensinya/daftar hadir meskipun dia hadir akan dianggap tidak masuk kerja, kecuali segera melaporkan hal tersebut keatasan maupun personalia.

3. Pekerja dilarang menyalahgunakan kartu absen / daftar hadir, misalnya karena dia tidak masuk kerja/terlambat lalu menyuruh orang lain untuk mencetakan kartu absensi atau mengisi daftar hadir.

4. Pekerja yang tidak wajib berseragam langsung menuju ke tempat kerja masing-masing, sedangkan pekerja yang wajib berseragam wajib menuju keruang ganti untuk mengganti dengan pakaian seragam dan wajib mentaati ketentuan keseragaman.

5. Setiap pekerja wajib tidak datang terlambat di tempat kerja dan pulang pada waktu yang ditentukan.

6. Setiap pekerja wajib membubuhkan tanda tangannya di daftar hadir, yang diletakan di atas meja pengawas dan atau supervisor dari pekerja yang bersangkutan.

7. Pada setiap pukul 08.00 WIB daftar hadir tersebut wajib dikumpulkan petugas bagian personalia guna mencatatkan lebih lanjut.

8. Tidak dapat hadir di tempat kerja :

a. Apabila pekerja tidak dapat hadir di tempat kerja dengan alasan apapun setelah satu jam dari kerja yang ditentukan oleh pihak perusahaan wajib mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari atasannya.

b. Apabila pekerja tidak dapat hadir untuk jangka waktu satu hari di tempat kerja yang jatuh pada hari selasa, rabu dan kamis dikarenakan sakit, maka pekerja wajib memberitahukan pada hari kerjadian tersebut kepada atasannya/personalia dan kemudian menyusulkan surat pernyataan dari pekerja yang bersangkutan tentang sakitnya. Sedangkan apabila pekerja tidak d apat hadir di tempat kerja yang jatuh pada hari senin atau jum’at dikarenakan sakit, maka pekerja wajib menyerahkan surat keterangan dokter berikut kwitansi biaya pengobatannya.

c. Apabila pekerja tidak dapat hadir di tempat kerja tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut pada pasal 10 ayat 8a dan 8 b dianggap mangkir.

9. Pekerja wajib berada di tempat kerja dan tidak dibenarkan untuk meninggalkan tempat kerja pada jam-jam kerja, termasuk sebelum dan sesudah istirahat kecuali hal-hal yang telah di atur dalam PKB ini.

10. Pekerja tidak dibenarkan berada di tempat kerja yang bukan tempat tugasnya tanpa su atu keperluan tugas kecuali sudah mendapatkan ijin dari pimpinannya.

11. Pekerja wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan dan petunjuk tata tertib kerja yang telah ada dan akan ditetapkan di perusahaan.

12. Pekerja wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang seperti yang telah dan akan ditetapkan oleh atasan dengan baik dan memperhatikan serta menghindarkan keborosan-keborosan baik waktu, bahan-bahan maupun harta benda perusahaan lainnya.

13. Petugas keamanan wajib dan berhak menolak pekerja atau orang luar yang menolak pemeriksaan ketika akan memasuki pabrik/kantor.

14. Petugas keamanan berhak melakukan “Body Check” atau pemeriksaan badan terhadap pekerja.

15. Petugas keamanan wajib mencegah orang luar atau pekerja yang akan keluar dari kantor atau pabrik, apabila :

a. Menolak pemeriksaan.

b. Pada waktu-waktu jam kerja di pabrik atau kantor, pekerja tanpa ijin tertulis dari pejabat perusahaan yang berwenang.

16. Tanpa ijin tertulis pihak yang berwenang dari perusahaan, pekerja dilarang bekerja diperusahaan lain atau pihak ketiga atau melakukan perdagangan dalam lokasi pabrik / kantor perusahaan.

17. Setiap pekerja dilarang secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatankegiatan yang bersangkut paut dengan bidang usaha perusahaan untuk kepentingan pribadi.

18. Setiap pekerja wajib memberikan data kepada personalia setiap perubahan status keluarga seperti perkawinan, kelahiran, kematian, pindah alamat dan sebagainya.

20. Selama jam kerja berlangsung pekerja tidak dibenarkan menerima teman atau saudara di tempat kerja.

21. Pekerja tidak dibenarkan menggunakan fasilitas-fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin tertulis dari pejabat perusahaan yang berwenang.

22. Pekerja tidak dibenarkan mengadakan rapat-rapat atau pertemuan di dalam lingkungan perusahaan tanpa persetujuan perusahaan.

23. Pekerja tidak diperkenankan untuk dan atas nama pribadi meminta sesuatu, apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada atau dari supplier ataupun langganan lain dari perusahaan.

24. Dilarang membuat gambar atau membuat denah atau mengambil foto sebagian atau seluruh bagian dari pabrik beserta situasinya kecuali bila ditugaskan dari perusahaan.

25. Pekerja wajib memperlakukan barang-barang dan harta benda milik perusahaan dengan hati-hati, hemat serta menghindarkan pemborosan-pemborosan baik waktu maupun bahan-bahan.

26. Pekerja wajib merahasiakan semua hal-hal yang diketahuinya dalam arti yang seluasluasnya dari bahan atau hubungan usaha dari perusahaan seperti cara kerja, formulasi produk, penemuan baru, kontrak-kontrak dengan supplier atau distributor dan lainlainnya.

27. Pekerja tidak diperkenankan membawa masuk dan keluar barang-barang milik perusahaan tanpa ijin dari pejabat perusahaan yang berwenang.

28. Pengeluaran barang-barang hanya diperkenankan apabila telah ada dokumen atau surat jalan atau surat perintah resmi dari pejabat perusahaan yang berwenang.

29. Petugas keamanan wajib dan berhak melakukan pemeriksaan terhadap orang luar atau pekerja yang akan membawa barang keluar maupun masuk ke dalam pabrik.

30. Pemilik kendaraan yang masuk ke dalam pabrik harus menempatkan kendaraannya pada tempat yang telah ditetapkan, kecuali yang telah mendapat ijin khusus dari pejabat perusahaan yang berwenang.

31. Pekerja dilarang masuk kerja dalam keadaan mabuk

32. Pekerja dilarang :

a. Merokok di dalam pabrik dan pada tempat yang ada tanda-tanda dilarang merokok.

b. Membuang puntung rokok di sembarangan tempat.

c. Membawa atau meminum minuman keras.

d. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan perusahaan

33. Pekerja dilarang berkelahi di lingkungan perusahaan

34. Pekerja tidak dibenarkan melakukan permainan atau perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan perusahaan

35. Pekerja yang sedang diproses pemutusan hubungan kerja sementara atau yang diproses di lembaga PPHI (Proses Peradilan Hubungan Industrial) dan bila akan berhubungan dengan karyawan / petugas perusahaan, terlebih dahulu harus mendaftarkan dirinya di kantor keamanan dan setelah mendapat ijin dari personalia, petugas keamanan akan mendampingi pekerja tersebut ke tempat yang akan dikunjungi.

36. Pekerja dilarang menolak perintah kerja yang layak dari atasannya untuk kepentingan perusahaan

37. Pekerja tidak dibenarkan tidur di tempat kerja

38. Pekerja dilarang meletakan barang-barang yang mudah terbakar di tempat kerjanya.

39. Pekerja tidak dibenarkan mengganggu, meminta uang dengan cara memeras dan melecehkan pekerja lain dan atasannya.

40. Pekerja dilarang membuat keributan sehingga m enimbulkan kekacauan d an kegaduhan di dalam lingkungan perusahaan.

41. Pekerja dilarang menganiaya, menghina dan mengancam pimpinan perusahaan dan keluarganya atau sesama pekerja

42. Pekerja dilarang masuk kerja dengan membawa senjata tajam/api dan benda-benda berbahaya lainnya, kecuali karena tugasnya.

43. Pekerja wajib menjaga keharmonisan, keutuhan dan keserasian kehidupan rumah tangganya demi menjaga citra dan nama baik perusahaan di mata masyarakat.

44. Pekerja wajib menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan lingkungan kerja dan wilayah perusahaan. Pekerja wajib menjaga, memelihara alat-alat yang digunakan dan dilarang menjalankan atau mempergunakan peralatan milik perusahaan kecuali diberi hak/wewenang untuk itu oleh pejabat perusahaan yang berwenang.

45. Pekerja dilarang menggunakan kop surat, amplop surat atau cap stempel perusahaan untuk kepentingan pribadinya.

46. Pekerja wajib menjaga perusahaan dan melakukan hal-hal untuk mengatasi bila terjadi suatu bencana ataupun timbul suatu hal/keadaan yang dapat mengakibatkan bahaya terhadap perusahaan, untuk itu pekerja wajib bekerjasama menghindarkan, mengatasi dan mengurangi yang diakibatkan serta berusaha agar perusahaan segera normal kembali.

47. Pekerja dilarang mengintimidasi, menghasut atau melakukan usaha-usaha atau tindakantindakan penghasutan serta mempengaruhi teman sekerja yang dapat menyebabkan keonaran dan ketidak tenangan serta keruhnya suasana kerja dalam lingkungan perusahaan.

49. Pekerja yang melakukan pelanggaran pasal 10 perusahaan ini akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan atau pemutusan hubungan kerja.

50. Pekerja yang melakukan kesalahan karena kesengajaan atau kelalaian serta tidak mematuhi atau tidak melaksanakan Standard Operasional Prosedure (S.O.P) yang mengakibatkan kerusakan barang atau kerugian lainnya dapat terdiri dari kerugian materiil atau ekonomis, maka yang bersangkutan dapat dikenakan Denda dan Pemotongan Upah atau Ganti Rugi.

51. Denda dan Pemotongsn atau Ganti Rugi setiap bulannya tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah.

52. Pekerja yang melakukan pelanggaran pada ayat 50 Ganti Rugi dapat dimintakan oleh pengusaha dari pekerja Sesuai dengan Surat Edaran No. SE-01/Men/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah pada Bab IV pasal 23 ayat 1 dan 2.

BAB IV : CUTI TAHUNAN, CUTI HAMIL, CUTI HAID

Pasal 11 : Cuti Tahunan

2. Cuti tahunan tersebut akan gugur, apabila yang bersangkutan tidak mengajukan/mengambil atau menggunakan cutinya dalam waktu satu tahun sejak yang bersangkutan mendapat hak cuti.

3. Karena kepentingan perusahaan dan tanpa merugikan kepentingan pekerja, pelaksanaan cuti tahunan ini dapat ditunda selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung setelah 1 (satu) tahun hak cuti tahunan pekerja timbul.

4. Penggantian cuti tahunan dengan uang adalah sepenuhnya hak perusahaan.

5. Pengajuan cuti tahunan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Pelaksanaan pengambilan cuti tahunan yang terlebih dahulu disetujui oleh atasan langsung dengan diketahui oleh personalia.

Pasal 12 : Cuti Hamil Dan Cuti Haid

Untuk mendapat hak cuti hamil, pekerja harus mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter/bidan, foto copy surat nikah.

BAB V : IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN

Pasal 13 : Ijin Meninggalkan Pekerjaan

f. Kematian anggota keluarga ……………………………………………….………. 1 (satu) hari.

g. Pekerja tertimpa bencana alam ……………………………………….…………. 2 (dua) hari.

h. Pekerja melakukan hak pilih ……………………………………………….……… 1 (satu) hari.

2. Izin seperti tersebut di atas diberikan untuk dipergunakan pada hari kejadian dan tidak bisa dimintakan sesudah hari kejadian tanpa mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

3. Izin meninggalkan pekerjaan diluar ketentuan tersebut di atas dapat diberikan tanpa upah atau memotong hak cuti pekerja yang bersangkutan.

BAB VI : PERLENGKAPAN KERJA

Pasal 14 : Perlengkapan Kerja Untuk Pekerja

1. Pakaian kerja / baju seragam, ID Card, perlengkapan kerja d an alat-alat keselamatan kerja dipinjamkan kepada pekerja.

2. Pekerja diwajibkan menggunakan pakaian kerja dan alat-alat keselamatan kerja selama melakukan pekerjaan.

3. Pekerja yang tidak mematuhi ketentuan ayat 1 yang telah diwajibkan, apabila mengalami kecelakaan adalah menjadi resiko pekerja sendiri

4. Bilamana hubungan kerja terputus, semua perlengkapan kerja pekerja wajib dikembalikan kepada perusahaan.

5. Bilamana ada penggantian perlengkapan kerja maka perlengkapan kerja yang lama wajib dikembalikan kepada perusahaan.

BAB VII : KENAIKAN ATAU PENURUNAN JABATAN / PANGKAT DAN PEMINDAHAN TUGAS

Pasal 15 : Kenaikan Atau Penurunan Jabatan / Pangkat

1. Perusahaan akan meninjau jabatan/pangkat pekerja berdasarkan penilaian kinerja pekerja. Hasil penilaian kinerja pekerja akhir akan diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan setiap tahun sekali apabila diperlukan.

2. Apabilla ada kemerosotan kinerja dari pekerja yang menjabat suatu jabatan / pangkat, maka perusahaan pada setiap saat dapat menurunkan jabatannya.

3. Pekerja tidak boleh menolak kenaikan maupun penurunan jabatan / pangkat.

Pasal 16 : Pemindahan Tugas

1. Pekerja tidak boleh menolak pemindahan tugas

2. Dalam mengadakan pemindahan tugas, perusahaan senantiasa mengutamakan kepentingan perusahaan. Pengaturan dan penunjukan pekerja disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan perusahaan, kesanggupan dan keterampilan pekerja, prestasi dan kalau memungkinkan dengan pertimbangan keinginan pekerja.

3. Alasan-alasan Pemindahan Tugas :

a. Untuk mengurangi tenaga kerja pada satu bagian dan menempatkannya pada bagian lain yang kekurangan tenaga

b. Untuk memberikan kesempatan kepada pekerja dalam meningkatkan kinerjanya

c. Karena prestasi kerja yang telah dibuktikannya

d. Karena kondisi fisik pekerja karena saran dokter perusahaan sehingga tidak memungkinkan mengerjakan pekerjaan yang sama

e. Karena alasan-alasan lain yang dianggap perlu bagi perusahaan.

BAB VIII : PENGUPAHAN

Pasal 17 : Upah Dan THR

2. Pembayaran upah bagi karyawan dibayar sekali dalam sebulan.

3. Pembayaran upah bagi karyawan dibayarkan sekali dalam sebulan yang besarnya berdasarkan jumlah masuk kerja dikalikan dengan upah sehari / sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan akan memberikan pinjaman setiap tanggal 25 bulan berjalan yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Apabila tanggal 25 bulan berjalan jatuh pada hari sabtu maka pembayaran pinjaman akan diberikan pada tanggal 24 bulan berjalan, sedangkan apabila tanggal 25 bulan berjalan jatuh pada hari minggu maka perusahaan akan membayarkan pada hari berikutnya.

5. Pelunasan pinjaman tersebut akan dipotong langsung pada pembayaran gaji.

6. Pajak penghasilan atas upah dan pemotongan upah lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan yang sepenuhnya menjadi beban pekerja, maka pekerja memberi kuasa kepada perusahaan untuk memotong atas upah yang diterimanya untuk disetorkan kepada pemerintah.

Pasal 18 : Upah Selama Sakit Panjang

3. Untuk selanjutnya apabila tidak memungkinkan untuk tetap bekerja, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19 : Lembur Dan Upah Lembur

LEMBUR

a. Setiap pekerja yang bekerja lebih dari 7 (tujuh) jam sehari dan 40 jam seminggu merupakan kerja lembur.

b. Ketentuan-ketentuan lembur tidak berlaku bagi karyawan bulanan all in, staff / chief keatas.

c. Untuk melakukan kerja lembur harus ada surat perintah lembur dari kepala bagian masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh pemimpin perusahaan atau manager produksi.

d. Kerja lembur tidak merupakan suatu keharusan, kecuali sifat dan jenis pekerjaan mengendaki demikian.

e. Penyalahgunaan kerja lembur yang tidak sesuai denganlaporan manager personalia dan umum dapat mengakibatkan kerja lembur yang tidak mendapat upah lembur.

UPAH LEMBUR

c. Perhitungan upah lembur perjam :

- Untuk lembur perjam bagi pekerja bulanan 1/173 x upah sebulan.

d. Bantuan makan pada waktu kerja lembur diberikan kepada :

- Pekerja bekerja lembur pada hari biasa secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) jam.

- Pekerja bekerja l embur pada hari raya / cuti masal hari-hari libur mingguan secara terus menerus sampai melampaui jam makan pagi 07.00 WIB, siang jam 12.00 WIB dan malam jam 19.00 WIB

e. Bantuan transportasi diberikan kepada :

- Pekerja bekerja lembur pada hari kerja biasa secara terus-menerus yang melebihi jam 22.00 WIB diberikan mobil jemputan.

Pasal 20 : Pembayaran Upah Selama Skorsing

Selama pekerja dikenakan tindakan skorsing, maka pembayaran upah dan hak-haknya tetep diterima seperti biasa, akan tetapi selama skorsing berlangsung pekerja tidak diperbolehkan bekerja, serta diwajibkan absent setiap hari kerja.

Pasal 21 : Pembayaran Upah Selama Pekerja Ditahan

Bila terjadi penahanan oleh yang berwajib atas pengadilan perusahaan, maka perusahaan dapat mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Selama penetapan PHK belum diberikan oleh pengadilan hubungan industrial perusahaan wajib membayar upah pekerja sesuai yang ditetapkan oleh Undang- Undang yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

b. Bila penahanan pekerja oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan perusahaan, maka dirujuk kepada pasal 160 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2007.

Pasal 22 : Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Rugi

2. Ketentuan pemberian uang penghargaan masa kerja berpedoman pada UU No. 13 Tahun 2003 pasal 156 ayat 3 :

• Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah
• Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah
• Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah
• Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah
• Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah
• Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah
• Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah
• Masa kerja 24 tahun atau lebih =10 bulan upah

3. Ketentuan pemberian ganti rugi berpedoman pada UU No. 13 Tahun 2003 pasal 156 ayat (4)

4. Ketentuan uang pisah b erpedoman kepada UU No. 13 Tahun 2003 pasal 162 ayat (2) akan diatur dalam keputusan tersendiri sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pengusaha dan Serikat Pekerja.

Pasal 23 : Dasar Perhitungan Upah Untuk Perhitungan Uang Pesangon Dan Penghargaan Masa Kerja

Upah sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian yaitu mengacu kepada UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 157 ayat (1)

BAB IX : PENGOBATAN DAN PERAWATAN KESEHATAN PEKERJA

Pasal 24 : Pengobatan Dan Perawatan Kesehatan Pekerja

b. Tata cara pengobatan di klinik disesuaikan dengan aturan yang ada di perusahaan

c. Pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek menderita sakit akibat kecelakaan kerja, dan tidak bisa ditangani di klinik perusahaan maka segala pemeriksaan dan pengelolaan ditanggung perusahaan.

Pasal 25 : Tidak Mendapatkan Penggantian Biaya

Pasal 26 : Keluarga Berencana

1. Program Keluarga Berencana adalah merupakan salah satu bagian untuk menunjang meningkatkan kesejahteraan pekerja, untuk itu adanya peran serta aktif dari pihak pekerja maupun perusahaan.

2. Bahwa untuk melaksanakan program keluarga berencana di perusahaan, ditangani oleh poliklinik perusahaan.

3. Untuk kelancaran program tersebut, perusahaan akan membantu sesuai dengan kemampuan yang ada diperusahaan.

Pasal 27 : Bantuan Duka

2. Bantuan diberikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang nilainya sama.

BAB X : PROGRAM JAMSOSTEK

Pasal 28 : Program Jamsostek

Pasal 29 : Koperasi Karyawan

1. Untuk membantu para pekerja maka akan dibentuk koperasi karyawan sebagai wadah penunjang usaha bersama bagi kesejahteraan para pekerja.

2. Untuk pengelolaan koperasi maka pekerja sebagai anggota dapat mengatur, mengelola dan menjalankan sendiri atau menunjuk seorang yang cakap dan mampu untuk mengelolanya. Pihak perusahaan ikut mendorong, menunjang dan mendukung pelaksanaannya dan pemberdayaan koperasi secara prosfesional.

3. Keanggotaan koperasi adalah karyawan/wati PT. Doosan Sinar Sukabumi

4. Anggota koperasi berkewajiban untuk memberikan simpanan pokok dan simpanan wajib yang disetorkan setiap bulan sebagai penunjang modal usaha koperasi. Besarnya simpanan wajib dan simpanan pokok diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

5. Apabila keanggotaan berakhir/pekerja yang bersangkutan berhenti maka semua simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diambil kembali.

Pasal 30 : Rekreasi

Dalam rangka menjaga dan atau meningkatkan gairah serta semangat kerja untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara pekerja yang satu dengan yang lainnya, bila keadaan keuangan perusahaan memungkinkan, perusahaan akan memberikan subsidi untuk mengadakan kegiatan dalam bidang rekreasi. Pembiayaan untuk kegiatan tersebut akan diatur dan ditentukan sepenuhnya oleh perusahaan.

BAB XI : SANKSI – SANKSI

Pasal 31 : Jenis-Jenis Sanksi

Dengan memperhatikan UU No. 13 Tahun 2003 serta pelanggaran tata tertib yang diatur dalam Bab III PKB ini, maka kepada pekerja dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :

1. Peringatan Secara Lisan

2. Peringatan Tertulis Pertama

3. Peringatan Tertulis Kedua

4. Peringatan Tertulis Ketiga

5. Penurunan Jabatan

6. Skorsing

7. Pemutusan Hubungan Kerja

1. Peringatan Lisan :

Diberikan kepada pekerja yang melanggar tata tertib atau pelanggaran lain yang sejenis.

2. Peringatan Tertulis Pertama.

Diberikan kepada pekerja karena hal-hal tersebut :

a. Setelah diberikan teguran lisan tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahannya.

b. Pelanggaran terhadap tata tertib dan disiplin kerja

c. Pelanggaran kesalahan lain yang dikategorikan bisa diberikan peringatan pertama

d. Masa berlakunya peringatan pertama adalah 3 (tiga) bulan.

3. Peringatan Tertulis Kedua

a. Setelah diberikan peringatan tertulis pertama tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahannya.

b. Pelanggaran kesalahan yang dikategorikan bisa diberikan peringatan tertulis kedua

c. Masa berlakunya peringatan tertulis kedua adalah 6 (enam) bulan

4. Peringatan Tertulis Ketiga

a. Setelah diberikan peringatan tertulis kedua tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahannya.

b. Pelanggaran kesalahan yang dikategorikan bisa diberikan peringatan tertulis ketiga

c. Masa berlakunya peringatan tertulis ketiga adalah 6 (enam) bulan

5. Tahapan Peringatan Tertulis :

Peringatan tertulis tidak harus diberikan secara berurutan tetapi berdasarkan berat ringannya kesalahan / pelanggaran yang harus dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan.

6. Penurunan Jabatan.

Apabila ada kemerosotan kinerja dari pekerja yang menjabat suatu jabatan / pangkat, maka perusahaan pada setiap saat dapat menurunkan jabatannya.

7 . Skorsing

Dikenakan kepada pekerja karena hal-hal berikut dengan memperhatikan UU No. 13 Tahun 2003,

a. Pekerja melakukan tindakan pelanggaran hukum di luar perusahaan dan sedang dalam penyelesaian / penyidikan pihak yang berwajib.

b. Pekerja yang sedang dalam penyidikan perusahaan karena melakukan pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan

c. Pelanggaran-pelanggaran lain yang sejenis

d. Pekerja yang melakukan pelanggaran dalam jangka waktu berlakunya peringatan tertulis ketiga dapat dikenakan skorsing

e. Masa berlakunya skorsing maksimum 6 (enam) bulan dan pekerja yang bersangkutan tidak diperkenankan berada di lingkungan perusahaan, kecuali mendapat panggilan tertulis dari perusahaan.

8. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

a. Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja dengan hak atas uang pesangon berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 apabila :

- Pekerja tidak merubah sikap walaupun telah diberikan peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga dikenakan skorsing.

- Pekerja yang dalam waktu 6 bulan terakhir walaupun telah ditempatkan pada dua tempat bidang pekerjaan atau lebih yang berbeda, dimana dalam jangka waktu itu telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan lainnya tetapi tidak cukup bekerja.

- Pekerjaan yang menolak pemindahan tugas tanpa alasan yang tepat dan dapat diterima oleh perusahaan.

- Menyalahgunakan jabatan atau perusahaan di luar lingkungan perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan demi keputusan sendiri/keluarga.

- Pekerja yang telah mendapat surat peringatan tertulis pertama tiga kali dalam kurun waktu 2 tahun.

- Pekerja yang telah mendapat surat peringatan tertulis kedua tiga kali dalam kurun waktu 2 tahun.

- Pekerja yang telah mendapat surat peringatan tertulis ketiga tiga kali dalam kurun waktu 3 tahun.

- Pelanggaran lain yang sejenis

2. Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja tanpa pekerja diberi hak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat (1) apabila :

- Berkelahi, menganiaya menghina secara kasar, mengancam atasan/keluarga atasan atau teman sekerja.

- Dengan sengaja merusak barang-barang milik perusahaan.

- Membohongi, memberikan keterangan palsu/dengan cara lain sehingga merugikan perusahaan.

- Menyalahgunakan/menggunakan yang tidak semestinya hak atas bantuan biaya pengobatan dan perawatan yang diberikan perusahaa.

- Melakukan tindakan sabotase.

- Mabuk madat menyalahgunakan obat bius / narkotika di lingkungan perusahaan.

- Melakukan pencurian / menggelapkan milik perusahaan.

- Membocorkan rahasia perusahaan.

- Melakukan tindakan subvertif di dalam maupun di luar negeri / semacam kegiatan lainnya sebagaimana dinyatakan dalam UU pidana/perundangan lainnya.

- Melakukan tindakan pidana yang mengakibatkan pekerja dijatuhi hukuman pidana kurungan oleh pihak yang berwajib.

- Melakukan perbu atan mesum / asusila di lingkngan kerja.

- Pekerja yang melindungi tindak kejahatan.

- Pekerja membawa senjata tajam / api dan berjudi di wilayah perusahaan.

- Pelanggaran – pelanggaran lain sejenisnya.

3. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut di atas dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 32 : Pemutusan Hubungan Atas Permintaan Sendiri / Atas Kehendak Sendiri

Prinsipnya pekerja yang akan memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan berkewajiban memenuhi prosedur-prosedur (UU No. 13 Tahun 2003) sebagai berikut :

a. Pekerja harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada perusahaan selambat-lambatnya satu bulan atau 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri, dank arena itu maka karyawan yang bersangkutan akan mendapatkan uang pisah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Masa kerja 4 s/d 7 Tahun = 30% dari upah pokok.

- Masa kerja 7 s/d 10 Tahun = 40% dari upah pokok.

- Masa kerja diatas 10 tahun = 50% dari upah pokok.

- Surat pengunduran Diri diketahui oleh pimpinan bagian masing-masing.

- Pengunduran diri dilakukan secara baik-baik dan bukan karena ada sesuatu kesalahan yang dilakukan ( perbuatan yang melanggar Perjanjian Kerja

Bersama/Tata Tertib dan atau Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia).

b. Pekerja tidak masuk kerja dalam waktu sedikitnya 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dengan bu kti yang sah dan telah dipanggil oleh perusahaan, maka pekerja tersebut dianggap mengundurkan diri dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pekerja tidak masuk kerja dalam waktu sedikitnya 8 hari kerja berselang dalam satu bulan tanpa disertai keterangan tertulis dengan bukti yang dianggap sah dianggap mengundurkan diri secara sepihak dan pengusaha dapat mengajukan PHK dengan prosedur peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

d. Pekerja yang mengundurkan diri wajib m engaembalikan : Baju Seragam, ID card, Kartu Absen dan inventaris lainnya.

BAB XII : KETENTUAN MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 33 : Bentuk-Bentuk Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara perusahaan dengan pekerja dapat di kategorikan

sebagai berikut :

• Atas permintaan pekerja sendiri
• Meninggal dunia
• Diberhentikan
• Karena usai lanjut atau pensiun
• Rasionalisasi
• Berakhirnya Kontrak Kerja

BAB XIII : PENYELESAIAN KELUHAN DAN PENGADUAN

Pasal 34

Adalah menjadi keinginan dua belah pihak bahwa setiap keluhan dan pengaduan seorang pekerja akan diselesaikan dengan bijaksana dan sec epat mungkin, karena apabila seorang pekerja menganggap bahwa perlakuan terhadapnya tidak adil ataupun tidak wajar serta bertentangan dengan peraturan perusahaan, maka pekerja dapat menyampaikan pengaduan atau keluhannya melalui tata cara penyampaian keluhan dan pengaduan pekerja.

Pasal 35 : Tata Cara Penyelesaian Keluhan Dan Pengaduan Pekerja

1. Setiap keluhan dan pengaduan seorang pekerja, pertama diselesaikan dan dibicarakan dengan atasannya langsung.

2. Apabila penyelesaian keluhan pekerja yang telah disamp aikan pada atasannya belum memuaskan, pekerja yang bersangkutan menyampaikan kepada personalia.

3. Dapat menggunakan kotak saran yang telah ditempatkan di beberapa tempat dalam bagian di produksi dengan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

a. Tulis saran yang disampaikan.

b. Masukan saran tersebut ke dalam kotak saran

c. Pembukaan kunci kotak saran tersebut hanya diperbolehkan oleh pihak management yang telah ditunjuk.

d. Penyelesaian keluhan pekerja dan perusahaan diusahakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB XIV : PERATURAN PERALIHAN

Pasal 36 : Peraturan Peralihan

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 12 September 2012 dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Perhitungan tahun anggaran perusahaan

2. Keadaan pada saat ini dan mengantisipasi perkembangannya

3. Untuk mendapatkan Perjanjian Kerja Bersama di masa mendatang yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Perusahaan dan SPTP PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI telah sepakat apabila ada halhal yang belum diatur di dalam pasal-pasal perjanjian kerja bersama ini akan diadakan musyawarah tersendiri untuk pelaksanaannya dan dituangkan persetujuan bersama.

5. Kedua belah pihak menyetujui diadakan pertemuan berkala untuk mengevaluasi perjanjian kerja bersama ini.

6. Perusahaan dan SPTP PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI tidak akan mencampuri masingmasing hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV : JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Pasal 37 : Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama

2. Setelah masa tersebut, Perjanjian Kerja Bersama ini dapat dianggap tetap berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang keinginan untuk membuka musyawarah tentang Perjanjian Kerja Bersama ini.

3. Pemberitahuan harus disampaikan kepada pihak lainnya paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal Perjanjian Kerja Bersama ini dan pihak lainnya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan harus menanggapinya.

4. Selama b elum tercapai Perjanjian Kerja Bersama yang baru setelah b erakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka Perjanjian Kerja Bersama yang lama beserta ketentuanketentuannya akan tetap berlaku sampai tercapainya Perjanjian Kerja Bersama yang baru.

5. Hal-hal belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku.

BAB XVI : PENUTUP

Pasal 38 : Penutup

1. Selama berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, perusahaan dan SPTP PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI sepakat memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dengan sebaik-baiknya dan tidak akan mengajukan suatu permintaan apapun untuk mengubah isi dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

2. Menyebarluaskan serta memberikan penjelasan isi dari Perjanjian Kerja B ersama ini kepada setiap pekerja untuk diindahkan dan ditaati sebagaimana mestinya selama kedua belah pihak masih terikat dalam hubungan kerja.

Ditanda Tangani di : Sukabumi

Pada Tanggal Perubahan : 12 September 2014

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

PIHAK PEKERJA

RIDWAN RASYID

Ketua SPTP

DERRY AGUSTIAN

Wakil Ketua I

UTEN

Wakil Ketua II

PIHAK PENGUSAHA PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI

KIM JONG HYUN

Direktur

AHMAD MAULANA

Personalia & GA

MENGETAHUI KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKABUMI

Drs. AAM AMMAR HALIM, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630411 199010 1 001

TEAM PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

PT. DOOSAN SINAR SUKABUMI

Jl. PLN Angkrong RT.19/08 Sundawenang Parung Kuda Sukabumi 43357

TEAM SPTP

1) Ridwan Rasyid

2) Derry Agustian

3) Uten

4) Poppy Agustiani

5) Meli Suryani

6) Anton

7) Heri Sake

8) Eneng Maria U

9) Iis Nurisma

10) Reni Palsa

11) Sureni Yuningrat

12) Dadun Maulana

TEAM PERUSAHAAN

1. Ahmad Maulana

2. Suryana

3. Rangga Ardiansyah

4. Yesi Aprisandi