Kerja Paksa

Kerja Paksa

Sesuai dengan UUD, setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. UUD menjamin hak setiap individu untuk bekerja dan untuk memperoleh penghasilan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan. UUD lebih lanjut mengijinkan setiap orang untuk memilih jenis pekerjaan yang diinginkan.

Kerja paksa atau kerja wajib dilarang oleh hukum dan dinyatakan tidak sah oleh hukum perburuhan. Tindakan tersebut dapat dihukum penjara antara 3 sampai dengan 15 tahun dan denda antara Rp. 120.000.000 sampai dengan Rp. 600.000.000.

Sumber: Pasal 27 (2), 28D (2) & 28E (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003); Pasal 1-2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007)

Kebebasan berganti pekerjaan

Undang-Undang Dasar menjamin hak tiap-tiap penduduk untuk memilih pekerja.

Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan setiap pekerja berhak untuk mengganti pekerjaan. Pekerja yang mengundurkan diri karena kemauan sendiri berhak atas kompensasi. Namun untuk memperoleh hak atas kompensasi tersebut, pekerja yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan: mengajukan pengunduran diri minimal 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri; tidak terikat kontrak pengabdian kepada perusahaan; dan tetap melakukan pekerjaannya sampai dengan tanggal pengunduran diri.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini, silakan buka bagian Jaminan Pekerjaan.

Sumber: Pasal 28E (1) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 162 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)

Inhuman Working Conditions

Waktu kerja dapat diperpanjang melebihi waktu kerja normal yaitu 40 jam seminggu, dan 8/7 jam perhari tergantung hari kerja. Pekerja hanya diperbolehkan melakukan lembur setelah memberikan persetujuan tertulis. Saat pekerja menyetujui untuk melakukan lembur, pengusaha harus memastikan waktu lembur pekerja tidak boleh lebih dari 14 jam perminggu. Waktu lembur tersebut tidak termasuk lembur yang dilakukan saat waktu istirahat mingguan dan hari libur.

Waktu kerja maksimu yang diperbolehkan termasuk lembur adalah 54 jam (40 + 14) per minggu.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini, silakan buka bagian Kompensasi.

Sumber: Pasal 77 & 78 UU Ketenagakerjaan (UU NO. 13/2003); Pasal 3-11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur (Kepmenaker No. 102/2004)

Peraturan tentang kerja paksa

  • Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / Manpower Act No. 13 of 2003
  • Undang – Undang no. 19 tahun 1999 mengenai pengesahan konvensi ILO No. 105 tentang penghapusan kerja paksa / Act No. 19, 1999 on the approval of the International labour Organization Convention No: 105 on Abolition of Forced labour
© WageIndicator 2017 - Apabila mengutip halaman ini, cantumkan pada daftar sumber/referensi tulisan Anda - Gajimu.com - Kerja Paksa