Abaikan, lanjutkan ke konten | Abaikan, lanjut ke navigasi

Anda di Beranda / Hukum Tenaga Kerja / Hak-Hak Serikat Buruh & Serikat Pekerja

 
Hak Mogok Kerja

Apabila proses perundingan gagal dan tidak mencapai kesepakatan, pekerja dapat menggunakan haknya untuk melakukan mogok kerja. Akan tetapi, mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan (Pasal 137 UU No.13/2003). 


Mogok kerja harus direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama, dilakukan oleh lebih dari 1 pekerja. Tujuan mogok kerja adalah untuk memaksa perusahaan/majikan mendengarkan dan  menerima tuntutan pekerja dan/atau serikat pekerja, caranya adalah dengan  membuat perusahaan merasakan akibat dari proses produksi yang terhenti atau melambat.

Baca lebih lanjut : FAQ Mengenai Ketentuan Mogok Kerja

Kebebasan untuk Berunding Secara Kolektif

Untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul, dibuatlah sebuah pedoman khusus yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan yang lebih kita kenal dengan nama Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 


Sebuah perjanjian kesepakatan kerja bersama dibuat antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang sudah tercatat di lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan pengusaha atau beberapa pengusaha (Pasal 116 ayat 1 UU No.13/2003)

Baca lebih lanjut: FAQ Mengenai Perjanjian Kerja Bersama

Kebebasan Bergabung Dengan Serikat Buruh dan Berpartisipasi Dalam Aktifitas Serikat Buruh di Luar Jam Kerja

Setiap pekerja memiliki hak untuk membentuk dan menjadi anggota sebuah serikat buruh. Serikat buruh berhak menarik dan mengelola dana dan mempertanggungjawabankan keuangan serikat, termasuk penyediaan dana untuk aktifitas mogok kerja (Pasal 104 UU No.13/2003).

 

Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk melaksanakan aktifitas serikat pekerja/serikat buruh selama jam kerja yang disetujui oleh kedua pihak dan atau diatur di dalam perjanjian kerja bersama (Pasal 29 UU No.21/2000).

Lebih Lanjut : FAQ Hak-Hak Serikat Buruh

Share |