Abaikan, lanjutkan ke konten | Abaikan, lanjut ke navigasi

Anda di Beranda / Hukum Tenaga Kerja / Kerja dan Upah

 

Kerja dan Upah

Upah Minimum

Upah minimum dapat terdiri : a) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota,  b) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayahprovinsi atau kabupaten/kota.  Penetapan upah minimum tersebut diarahkan kepada pencapaian kebutuhan kehidupan yang layak dan  ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota (Pasal 89 UU no.13/2003). Sesuai tingkat Upah Minimum Provinsi baru yang diumumkan pada tahun 2014, tingkat upah minimum terendah terdapat di Jawa Tengah sebesar Rp. 910.000 dan upah minimum tertinggi terdapat di DKI Jakarta yaitu sebesar Rp. 2,441,301.

Upah Reguler

Pengusaha yang sengaja terlambat membayar atau dikarenakan keteledorannya terlambat membayar upah pekerja/buruhnya harus membayar denda yang besarnya sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh tersebut (Pasal 95 ayat 2 UU no.13/2003).                                                                                                                                                             Pekerja/buruh bisa mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah untuk mendapatkan penetapan terhadap berbagai perselisihan industri mengenai pemutusan hubungan kerjanya dengan pengusaha ketika pengusaha tidak membayar upahnya pada waktu yang disepakati selama tiga bulan berturut-turut atau lebih; ketika pemutusan hubungan kerja terjadi karena alasan-alasan yang disebut di atas, pekerja/buruh yang bersangkutan berhak mendapatkan pesangon sebesar dua kali jumlah pesangon normal, uang penghargaan sebesar 1 kali jumlah uang penghargaan masa kerja dan kompensasi yang berhak diterima dan belum digunakan (Pasal 169 UU no.13/2003)

Peraturan mengenai Kerja dan Upah

  • Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / Manpower Act No. 13 of 2003
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak / Decree of Minister of Manpower and Transmigration No.17, 2005 on Living need components
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur / Decree of Minister of Manpower and Transmigration No.102/MEN/VI/2004 on Overtime Hours and Overtime Pay
Share |