Kerja dan Upah

Upah Minimum

Nilai upah minimum ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan pengupahan nasional untuk memastikan pencapaian kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum umumnya ditetapkan oleh gubernur untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan sektoral, mengikuti rekomendasi dewan pengupahan provinsi dan/atau dewan pengupahan kabupaten/kota.

Keputusan Presiden No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan mengatur mengenai Dewan Pengupahan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dimana fungsi dari Dewan Pengupahan tersebut adalah menjadi penasihat penentuan upah minimum. Dewan Pengupahan Nasional memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan upah dan mengembangkan sistem upah nasional.

Dewan Pengupahan Kabupaten akan mengirimkan usulan mereka kepada Walikota yang nanti akan diteruskan kepada Gubernur. Usulan ini juga akan dibagi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dimana mereka akan mengirimkan rekomendasi akhir kepada Gubernur Provinsi.

Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten terdiri dari perwakilan pengusaha, pekerja dan pemerintah, dibentuk secara tripartit. Keterlibatan pihak akademisi dipastikan ada di ketiga tingkat. Perwakilan pemerintah setara dengan perwakilan dari pekerja dan pengusaha di semua tingkat dewan pengupahan, sementara keterlibatan akademisi dan ahli disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menentukan upah minimum provinsi (tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan), yang dihitung berdasarkan formula untuk perhitungan upah minimum setiap tahun. Formula tersebut mengharuskan penyesuaian nilai upah minimum setiap tahun, berdasarkan akumulasi nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Keputusan Presiden No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan mengatur mengenai Dewan Pengupahan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dimana fungsi dari Dewan Pengupahan tersebut adalah menjadi penasihat penentuan upah minimum. Dewan Pengupahan Nasional memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan upah dan mengembangkan sistem upah nasional.

Dewan Pengupahan Kabupaten akan mengirimkan usulan mereka kepada Walikota yang nanti akan diteruskan kepada Gubernur. Usulan ini juga akan dibagi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dimana mereka akan mengirimkan rekomendasi akhir kepada Gubernur Provinsi.

Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten terdiri dari perwakilan pengusaha, pekerja dan pemerintah, dibentuk secara tripartit. Keterlibatan pihak akademisi dipastikan ada di ketiga tingkat. Perwakilan pemerintah setara dengan perwakilan dari pekerja dan pengusaha di semua tingkat dewan pengupahan, sementara keterlibatan akademisi dan ahli disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menentukan upah minimum provinsi (tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan), yang dihitung berdasarkan formula untuk perhitungan upah minimum setiap tahun. Adapun begitu Dewan Pengupahan masih berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal pengupahan, seperti membantu melakukan supervisi dan monitor penerapan struktur dan skala upah di perusahaan dan juga melakukan survei kebutuhan hidup layak setiap 5 tahun sekali.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan di dalam menentukan nilai upah minimum termasuk kebutuhan hidup layak untuk pekerja dan keluarganya, biaya hidup, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, nilai inflasi, kondisi pasar kerja, dan kemampuan, perkembangan serta keberlangsungan usaha.

Komponen kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan disesuaikan setiap lima tahun yang  dimasukkan ke dalam daftar komponen hidup layak, yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Nasional yang terdiri dari perwakilan pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.

Upah minimum juga dapat ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan pekerja/buruh, dimana nilai upah yang disepakati tidak boleh lebih rendah dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Semua perjanjian yang nilai upahnya lebih rendah dari yang ditentukan oleh pemerintah dianggap tidak sah dan batal demi hukum. 

Upah minimum hanya dapat diberikan kepada pekerja/buruh yang masih lajang dan pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Upah untuk pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun, disepakati melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh atau serikatnya dengan perwakilan manajemen perusahaan.

Provinsi dapat menetapkan upah minimum sektoral berdasarkan perjanjian antara asosiasi perusahaan sektoral dengan federasi serikat pekerja/serikat buruh sektoral. Beberapa provinsi telah menetapkan upah minimum untuk berbagai sektor seperti pertanian, pertambangan, manufaktur, jasa layanan, serta pengolahan hasil hutan dan karet. Namun ada juga provinsi yang menetapkan upah minimum, yang diberlakukan untuk semua sektor. 

Upah dapat dibayarkan secara mingguan atau per dua minggu, berdasarkan hitungan upah bulanan.

Pengusaha yang tidak mampu membayar upah senilai upah minimum dapat diijinkan untuk melakukan penundaan pembayaran upah senilai upah minimum, setelah mereka mengajukan permohonan penangguhan secara resmi kepada pemerintah provinsi. Permohonan penangguhan tersebut harus berdasarkan perjanjian antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tersebut, dengan persetujuan minimal 50% pekerja/buruh.

Pengaduan Upah minimum diatur melalui pengawas ketenagakerjaan atau Serikat Pekerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 176 pengawas ketenagakerjaan mengawasi pelaksanaan upah minimum . Serikat Buruh juga bisa memastikan pelaksanaan upah minimum.

Berdasarkan UU 13/2003 pasal 185 ayat 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Berdasarkan UU 13/2003 pasal 185 ayat 1)
Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan pasal 90 ayat (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 (tentang upah minimum) idapat dilakukan penangguhan. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Sumber: Pasal 88-92 UU Ketenagakerjaan (UU 13/2003); Kepres No. 107 tahun 2004 mengenai Dewan Pengupahan Nasional; Pasal 1-4 Permenakertrans No. 21 tahun 2016 Kebutuhan Hidup Layak (KHL); Pasal 43-44 Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015)

Untuk informasi tentang upah minimum terbaru, silakan buka bagian upah minimum. 

Upah Reguler

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah dapat dibayarkan perminggu atau per dua minggu berdasarkan perhitungan upah bulanan. Periode maksimum penghitungan upah adalah satu bulan. 

Pada umumnya upah dibayarkan secara tunai sesuai aturan. Upah harus diberikan dalam rupiah, walaupun perhitungannya dapat disesuaikan berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Perjanjian kerja dapat mensyaratkan pembayaran melalui transfer bank. Pembayaran upah dapat juga dilakukan dalam bentuk lain (selain uang), asalkan tidak ditukar dengan alkohol atau obat-obatan terlarang. Nilai barang lainnya yang dapat diberikan sebagai upah tidak boleh melebihi 25% dari total upah. Jenis pembayaran seperti ini dapat berupa pengganti tunjangan makan, tunjangan perumahan atau tunjangan anak.

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari total upah (upah pokok+ tunjangan tetap).

Pemberi kerja dilarang melakukan pemotongan atas upah yang tidak sesuai dengan hukum, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Pemberi kerja harus memberitahukan pembayaran upah dan potongan kepada pekerja. Potongan upah yang dilakukan atas kerusakan barang, tidak boleh melebihi 50% dari total upah yang diterima oleh pekerja. Pemberi kerja dilarang untuk membatasi kebebasan pekerja menggunakan upah mereka (memaksa pekerja untuk membeli barang dari perusahaan atau memaksa pekerja menggunakan jasa layanan perusahaan lainnya seperti makanan atau perumahan).

Pemberi kerja yang terlambat membayar upah pekerja baik karena kesengajaan atau kelalaian harus membayar denda yang besarannya tergantung pada persentase tertentu dari total upah pekerja. Seorang pekerja dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja terhadap perusahaan kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila pemberi kerja tidak membayarkan upah pekerja tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih.

Pemberi kerja diharuskan mengeluarkan slip gaji yang di dalamnya mencantumkan total jam kerja, total waktu lembur dan waktu lainnya yang diwajibkan untuk dibayar oleh undang-undang (untuk setiap pekerja). Setiap pekerja wajib diberikan slip gaji yang di dalamnya tercantum pemotongan atas upah (bila ada).

Sumber: pasal 1, 54, 94, 95 (2), 169 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 5 (2), 13, 22, 55, 57 Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan, Permenakertrans No. 7/2013  tentang Upah Minimum

Peraturan mengenai Kerja dan Upah

  • Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / Manpower Act No. 13 of 2003
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak / Decree of Minister of Manpower and Transmigration No.17, 2005 on Living need components
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur / Decree of Minister of Manpower and Transmigration No.102/MEN/VI/2004 on Overtime Hours and Overtime Pay
© WageIndicator 2017 - Apabila mengutip halaman ini, cantumkan pada daftar sumber/referensi tulisan Anda - Gajimu.com - Kerja dan Upah